Tampilkan postingan dengan label Analisis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Analisis. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 25 Juni 2011

Sekolah Berstandar Internasional (SBI) di Kota Lhokseumawe Patut Dipertanyakan Efektivitasnya

Program SBI ini di lapangan ternyata menciptakan kesenjangan sosial pada siswa. Program SBI menjadikan sekolah yang mengikutinya menjadi eksklusif dan menciptakan kastanisasi karena hanya bisa dimasuki oleh anak-anak kalangan menengah ke atas. Tingginya pembiayaan yang dikenakan pada orang tua siswa membuat sekolah-sekolah SBI ini tidak dapat dimasuki oleh anak-anak dari kalangan bawah. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial di sekolah. Sekolah publik yang biayai oleh rakyat melalui Negara tidak boleh berprilaku seperti sekolah swasta. Hal ini juga akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan dalam hati para orang tua kalangan bawah yang tidak mampu masuk ke dalam sekolah eksklusif ini. Mereka akan merasa sengaja dipinggirkan dalam sebuah sistem pendidikan yang dianggap ‘terbaik’ dan yang akan menjamin masa depan anak-anak mereka. Kekecewaan dan rasa frustrasi yang menumpuk akan dapat meledak jika telah mencapai kulminasinya juga.

Salah satu kritik terbesar tentang SBI ini adalah bahwa program ini telah memberi legitimasi kepada sekolah untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Pendidikan diperdagangkan justru oleh pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan pendidikan kepada rakyatnya secara gratis dan juga bermutu. Komersialisasi pendidikan ini adalah pengkhianatan terhadap tujuan pendirian bangsa dan negara. Saat ini sekolah-sekolah publik RSBI bahkan telah menjadi lebih swasta dari swasta dalam memungut biaya pada masyarakat. Hampir semua sekolah RSBI menarik dana dari masyarakat dengan biaya tinggi yang sebenarnya sungguh tidak layak mengingat mereka adalah sekolah publik yang semestinya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan ‘haram’ sifatnya menjadi komersial. Seperti hasil dari investigasi yang telah kami lakukan pada salah satu sekolah negeri unggul di Kota Lhokseumawe, sebagai contoh SMA Negeri 1 Lhokseumawe yang mengutip biaya SPP/bulan sebesar Rp 150.000 belum lagi biaya pembangunan bagi siswa yang baru masuk sekolah yang mencapai jutaan rupiah. Ditingkat sekolah menengah juga tidak kalah ketinggalannya mengutip biaya SPP dengan jumlah selangit, seperti SMP Negeri 1 Lhokseumawe yang membebankan biaya SPP/bulan sebesar Rp 100.000.

Disisi lain aneh memang jika kita melihat Pemerintah telah menetapkan Wajib Belajar 9 Tahun sebagai programnya. Maka sebagai konsekuensinya semua pembiayaan pendidikan bagi siswa mulai dari pendidikan dasar maupun menengah harus dipenuhinya dan tidak boleh ada pungutan pada siswa. Pungutan pada orang tua siswa, meski melalui komite, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri. Program SBI jelas salah konsep, tidak sesuai dengan semangat nasionalisme, dan tidak sesuai untuk semua kalangan. Pemerintah perlu mengembangkan sebuah standar pendidikan yang terbaik yang bisa dicapai oleh bangsa Aceh sendiri. Kita tidak memerlukan label ‘internasional’ untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Minggu, 24 April 2011

Keputusan MK Antara Kesejahteraan Rakyat dan Kenikmatan Demokrasi

Bencana Tsunami yang terjadi di Aceh menjadi awal salah satu indikator dari perdamaian atas konflik yang sudah terjadi selama puluhan tahun di bumi serambi Mekah. Perjanjian damai yang diwujudkan dalam MoU Helsinki yang di tandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menjadi awal sejarah yang baru bagi perdamaian Aceh. Selanjutnya melalui landasan MoU Helsinki tersebut dituangkan kedalam kewenangan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana kita diketahui, pasca disahkannya UUPA No 11 Tahun 2006, pemerintah pusat berkewajiban menerbitkan sejumlah PP dan Perpres sebagai turunan pelaksana dari UUPA di Aceh. Namun turunan dari UUPA juga ada yang belum diterbitkan secara keseluruhan oleh Pemerintah Pusat, di antaranya PP Pengelolaan Migas (Minyak dan Gas), Perpres tentang Penyerahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Perangkat Daerah, dan lain-lain. Termasuk amanat UUPA tentang pembentukan pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Semua PP dan Perpres tersebut berkait langsung dengan pembangunan ekonomi dan proses reintegrasi di Aceh.

Situasi saat ini di Aceh menjelang pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 telah menetapkan calon independen dapat menjadi peserta Pilkada Aceh di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Keputusan MK dimaksud ditetapkan sebagai jawaban atas gugatan judicial review atas Pasal 256 UU PA yang diajukan empat orang pemohon atas nama Tami Anshar Mohd Nur, Faurizal, Zaenuddin Salam dan Hasbi Baday dengan pengacara Mukhlis Muhtar, SH. Logika hukum efek dari keputusan MK tersebut, bahwa suatu produk hukum yang baru yang mengatur satu masalah yang sama dapat membatalkan produk hukum yang lama. Dengan demikian adalah logis jika pasal yang mengatur calon independen dalam UUPA tereduksi oleh putusan MK yang mengabulkan calon independen di Aceh, meskipun kekhususan Aceh dapat terus berlangsung.

Disisi lain situasi tersebut menjadi pro-kontra oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam hasil keputusan MK. Hal ini diilustrasikan atas tindakan kelompok yang berkepentingan seperti mendukung keputusan MK serta ada yang melakukan penolakan terhadap keputusan MK. Pro dan kontra tersebut mempunyai landasan kuat oleh masing-masing pihak berkepentingan dalam menerima dan menolak keputusan MK. Seperti kalangan yang mendukung keputusan MK dikarenakan atas keinginan terciptanya iklim demokratisasi politik di Aceh atas hak warga Negara dalam memilih dan dipilih melalui keikutsertaan rakyat dalam Pemilukada secara independen atau perseorangan demi menggapai tahta kekuasaan di Aceh. Dalam hal ini, demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang ideal yang dapat mengatur masyarakat dengan lebih adil dan mendorong kepada kesejahteraan juga sebagai sistem politik yang dinamis dan secara internal sangat beragam. Seorang teoritisi politik menjelaskan bahwa bahwa demokrasi setidaknya memiliki 10 keunggulan, yaitu menghindari tirani, menjamin hak asasi, menjamin kebebasan umum, menentukan nasib sendiri, otonomi moral, menjamin perkembangan manusia, menjaga kepentingan pribadi yang utama, persamaan politik, menjaga perdamaian dan mendorong terciptanya kemakmuran.

Namun dikalangan yang menolak keputusan MK juga mempunyai alasan yang kuat, hal ini dikarenakan putusan tersebut tidak mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang secara nyata telah memberikan keistimewaan penuh untuk Aceh, dimana dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006 telah mengamanahkan kepada pemerintah pusat agar setiap penerbitan produk hukum (Undang-Undang) baru atau penyesuai harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, seperti yang tercantum dalam UUPA dalam Bab Ketentuan Penutup Pasal 269 ayat 3, namun hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait penghapusan pasal 256 UUPA, dan ini merupakan salah satu bukti Pemerintah Pusat yang mengangkangi hak-hak istimewa rakyat aceh pasca perdamaian. Sehingga dasar-dasar penolakan ini dianggap sangat jelas dan penting guna menjaga marwah kekhususan Aceh yang diperoleh pasca MoU Helsinki, jangan sampai sejarah aceh kedepan terulang kembali seperti sejarah ingkar janji Pemerintah Pusat era Soekarno terhadap Daud Beureueh.

Terlepas dari semua itu, cuma satu hal yang harus menjadi catatan dan renungan bagi kita semua, yaitu rakyat Acehlah yang tahu dan paham benar apa yang mereka inginkan saat ini. Jangan sampai keputusan MK tersebut justru akan berimbas negatif atas lahirnya demokrasi sesaat bagi rakyat nantinya, hal ini dikarenakan cacatnya proses pembentukan demokrasi atau anomali demokrasi di Aceh yang tidak diiringi pendidikan politik rakyat secara masiv atas pemahaman demokrasi rakyat, sehingga kesejahteraan rakyat hanya sebatas harapan saat menjelang Pemilukada dikarenakan euphoria demokrasi yang tercipta melalui iklm demokratisasi pasca keputusan MK dan perdamaianpun yang sedang dinikmati saat ini jadi terancam.

Harapan kita adalah Pilkada Aceh 2011 dapat berlangsung dengan lancar dan demokratis dengan tidak mengorbankan darah bangsa Aceh yang telah tiada. Disamping itu setelah pemilukada di Aceh, siapapun yang terpilih nantinya jangan sampai lupa memperjuangkan turunan UUPA, dimana Aceh sekarang ini yang sudah memiliki kewenangan yang begitu luas, sebagaimana disepakati dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA). Kalau UU-PA ini rapuh atau hilang kewenangan, ini yang mestinya di perjuangkan oleh semua pihak demi kesejahteraan rakyat. Sehingga perdamaian Aceh yang telah dibangun sejak MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dapat tetap dipertahankan dan amanat MoU Helsinki yang tertuang dalam UUPA dapat terimplementasi. Kita tidaklah sedang menciptakan sebuah Transformasi sosial, rakyatlah yang melakukan Transformasi social, yang kita lakukan adalah mendorong kesadaran rakyat menuju Transformasi sosial dan mempersiapkan momentum itu.

Minggu, 20 Februari 2011

Politik Kampus : Catatan Politik Mahasiswa Mahasiswa Universitas Malikussaleh

Dalam ruang lingkup civitas akademika telah ditanamkan atas tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana tuntutan itu terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Namun ruang politik dalam kampus mempunyai hambatan seperti kebebasan akademik maupun budaya politik kampus yang kurang sehat. Hal ini diakibatkan karena minim nya pendidikan politik kampus sehingga rentan lahirnya politik yang lahr akan nilai-nilai ideal dan bukan atas ideologi tertentu yang berujung akan ketidak adanya landasan programatik yang akan melahirkan mahasiswa terkooptasi oleh kelompok kepentingan yang bertentangan dengan gerakan moral.

Dinamika yang terjadi, mahasiswa sekarang terpecah dalam kesatuan gerakan, selain itu cermin politik kampus yang hedonis juga berujung kepada gerakan yang kehilangan daya reflektif atau tidak sensitif terhadap persoalan sosial. Dimana roh mahasiswa dihadapkan tuntutan akademik maupun responsif terhadap program subjektif dengan lebih condong akan kegiatan yang tidak menguntungkan masyarakat sosial.


Budaya politik dan Kebebasan Akademik

Pengembangan budaya akademik diarahkan guna menjamin iklim yang kondusif bagi tumbuhnya masyarakat akademik yang makin dewasa, pandangan serta pendapat perlu mendapat dukungan data dan informasi yang akurat sebagai wujud masyarakat rasional yang mengutamakan kebenaran dan tanggung jawab ilmiah. Iklim akademik tersebut perlu mendapatkan kekayaan pendidikan moral yang religius. Oleh karena itu keseimbangan jasmani dan rohani akan mendapat perhatian serius dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab ilmiah dengan dasar ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.


Pendidikan Politik Kampus

Sistem pendidikan yang berlaku di Perguruan Tinggi saat ini membuat kampus tak lebih dari sebuah pabrik yang memproduksi ahli teknologi dan ahli ideologi, di mana peranannya dalam melanggengkan struktur yang ada sangatlah diharapkan. Sebagai sebuah produsen bagi tenaga kerja industri dan birokrasi maka kaum borjuis memiliki kepentingan yang cukup signifikan dalam menentukan kebijakan kampus. Keadaan seperti itu telah menempatkan perguruan tinggi pada tiga posisi penting, yakni Sebagai lembaga atau institusi yang berperan dalam proses transformasi nilai-nilai dan tatanan masyarakat yang ada. Memiliki keharusan untuk tunduk pada kepentingan politik negara dan memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan pasar.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan akselerasi pencerahan moral dan politik di kalangan mahasiswa. Metode-metode ini telah terbukti cukup ampuh membangun kesadaran dan daya kritis mahasiswa pada masa lalu dan dirasa efektif untuk sekarang. Di antaranya :
1. Menghidupkan kembali mimbar bebas di setiap kampus, baik tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan.
2. Menggalakkan forum-forum diskusi tentang berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Forum diskusi ini bisa melakukan kajian berdasarkan pandangan disiplin ilmu tertentu, ataupun interdisipliner yang pesertanya berasal dari fakultas, jurusan maupun universitas berbeda.
3. Mengintensifkan seminar-seminar tentang gerakan moral mahasiswa.
4. Menghidupkan pers mahasiswa sebagai sarana komunikasi, aktualisasi dan artikulasi gagasan-gagasan brilian serta ide-ide cerdas mahasiswa untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan.
5. Optimalisasi kegiatan-kegiatan pengkaderan di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang diarahkan untuk mencetak kader-kader mahasiswa dan calon pemimpin bangsa yang cerdas, terampil, moralis, religius, kredibel, peduli terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar serta memiliki integritas diri yang diakui.
6. Memperbanyak penelitian-penelitian ilmiah yang berkaitan dengan problem-problem nyata di masyarakat.
7. Membangun organisasi-organisasi kemahasiswaan yang layak disebut student government, yang mandiri dalam menentukan sikap tanpa tekanan birokrat atau pihak mana pun.

Ada dua faktor yang menyebabkan perilaku politik mahasiswa dalam merespon fenomena yang ada. Pertama karena kondisi objektif masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan dan krisis sosial; dan kedua karena system pendidikan yang dipratekkan di banyak perguruan tinggi telah mengekang hak-hak demokrasi bagi mereka.

Senin, 07 Februari 2011

Aceh di Antara Kapitalisasi

Oleh : Ahmad Refki Bentara

Masyarakat kapitalis lahir dengan berlangsungnya ekonomi kapitalis yang faktor-faktornya sudah terkandung didalam masyarakat feodal. Faktor-faktor ekonomi kapitalis timbul dan berkembangan didalam masyarakat feodal dimulai dari timbulnya perdagangan dan ekonomi pasar yang berlangsung disamping ekonomi feodal. Ekonomi kapitalis telah menghancurkan dan menggantikan ekonomi feodal. Tetapi keping-keping ekonomi feodal masih bertahan dalam masyarakat kapitalis dalam bentuk sisa-sisa. Sisa-siasa ekonomi feodal masing berlangsung didesa-desa dibawah peranan ekonomi kapitalis yang merajai kota.
Di Aceh, sisa-sisa ekonomi feodal masih mempunyai serabut akar yang menyerap kesuburan tanah desa dalam berbagai bentuk yang merupakan penghisapan terhadap kaum tani penggarap tanah. Antara lain berbentuk pembayaran sejumlah uang dari “pelamar’ tanah garapan kepada tuan feodal atau kepada tuan-tanah pemilik tanah sebagai syarat untuk bisa menggarap tanah milik tuan feodal atau milik tuan tanah tersebut.
Jumlah atau perbandingan pembagian hasil dari hasil produksi tanah garapan bagi penggarap tanah dan bagi tuan feodal atau tuan tanah pemilik tanah itu dibagi dua atau 1 : 1, yaitu satu bagian untuk tani yang menggarap tanah, dan satu bagian lagi untuk tuan feodal atau tuan tanah yang memiliki tanah. Dalam hal tersebut, biaya produksi, biaya penggarapan tanah sampai pembelian bibit dan pemeliharaan tanaman dibebankan atau dipikul oleh tani yang menggarap tanah. Sedangkan tuan feodal atau tuian tanah tidak keluar sepeserpun untuk biaya produksi itu. Mereka tinggal menerima saja hasil pembagian dari hasil produksi tanah miliknya yang digarap oleh tani penggarap itu.

Sisa-sisa ekonomi feodal demikian itu masih terus dan bisa berjalan didesa-desa dalam masyarakat kapitalis karena sistem pemilikan feodal atas tanah-tanah didesa tidak mengalami perombakan sampai pada dasarnya. Sedang perombakan itu sendiri tidak menjadi urgen selama hal itu tidak merintangi atau tidak mengganggu jalan pembangunan dan perkembangan industri dan seterusnya.
Penghisapan kapitalis yang demikian itu menampakkan diri dengan melantunkan sangat banyak gejala dalam berbagai macam bentuk yang mengandung sangat banyak persoalan. Persoalannya begitu banyak dan tidak sederhana hingga tidak mudah bisa dimengerti begitu saja, baik oleh kaum buruh yang terhisap maupun oleh mereka yang menangkap gejalanya. Tapi walau begitu dan bagaimanapun, rahasia persoalan penghisapan kapitalis bukan suatu hal yang tidak bisa diungkap. Satu-per-satu dan semua bisa diangkat ke permukaan serta bisa diketahui dan dimengerti secara jelas masalah dan persoalannya.

1. KAPITAL
Kapital ialah segala sesuatu yang dipergunakan untuk mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri. Dengan begitu kapital tidak ditinjau dan tidak ditentukan dari besar kecilnya jumlah atau keadaan sesuatu. Kapital bisa besar dan bisa kecil. Sesuatu yang besar belum tentu kapital. Sebaliknya yang kecil bisa disebut kapital. Itu ditinjau atau bergantung dari penggunaannya. Sesuatu yang besar sekalipun, bila tidak digunakan untuk mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri, bukan kapital. Sebaliknya, sesuatu yang kecil sekalipun, bila digunakan untuk mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri, disebut kapital.
Uang satu milyar rupiah yang hanya digunakan untuk membeli barang-barang keperluan hidup dan untuk mencukupi kebutuhan hidup, atau hanya disimpan sebagai kekayaan cadangan untuk membiayai kebutuhan hidup selanjutnya, itu bukan kapital dan tidak bisa disebut kapital karena uang itu tidak mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri. Uang tersebut tidak akan berkembang menjadi tambah jumlah dan nilainya, tetapi akan menyusut dan akhirnya akan habis tergunakan. Sebaliknya, uang seratus rupiah yang dipinjam-bungakan seperti misalnya dipinjamkan dengan bunga lima persen atau lebih dan sebagainya, itu disebut kapital karena uang itu mendatangkan nialai baru disamping nialinya sendiri, yaitu mentangkan uang lima rupiah disamping yang seratus rupiah sebagai nilainya sendiri.
Dengan begitu kapital tidak mesti berwujud uang. Bisa juaga berwujud barang karena barangpun bisa digunakan untuk mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri. Seperti tanah, rumah, meja-kursi, pakaian, perhiasan, type recorder, kaset dan sebaginya, yang disewakan, yang hasil seluruh sewanya melebihi nilainya sendiri.

A. Bentuk Kapital
Dari apa yang diuraikan diatas, jelas bahwa kapital mempunyai dua bentuk pokok, yaitu uang dan barang. Kapital bentuk uang disebut kapital uang atau kapital Finance. Sedang kapital bentuk barang disebut kapital barang. Dari kedua bentuk kapital itu, kapital uang merupakan kapital yang paling lincah dan praktis. Mudah dipertukarkan, mudah dipindahklan, mudah pemeliharaannya, pengamanannya dan pengembangnya dan sebagainya. Karena itu kapital uang peranannya lebih penting daripada kapital barang. Maka kapitalis uang atau pengusaha kapital uang seperti tukang mindring atu tukang meminjamkan uang kecil-kecilan sampai bankir atau pengusaha uanga kapital barang seperti tukang menyewakan barang dan sebaginya.

B. Macam Kapital
Dari apa yang diuraikan tersebut juga jelas bahwa ada tiga macam kapital, yaitu kapital riba, kapital dagang, dan kapital usaha. Kapital riba ialah kapital yang dipinjam bungakan. Kapital ini biasanya berbentuk uang yang dipinjam-bungakan secara kecil-kecilan oleh tukang-tukang mindring melalui pinjam-meminjam, oleh tukang-tukang gadai melalui gadai barang, gadai tanah, gadai tanaman, ijon dan sebagainya. Atau dipinjam-bungakan sanpai secara besar-besaran oleh tuan-tuan bankir melalui bank-bank dengan kreditnya. Karena itu kapital riba secara besar dan modern disebut juga sebagai kapital bank. sesuai dengan itu, kapital barang yang dipinjam-sewakan pada hakekatnya juga termasuk dalam katagori kapital riba.
Kapital barang ialah kapital yang digunakan untuk perdagangan barang-barang atau yang digunakan untuk jual-beli barang tanpa melalui proses produksi. Kapital usaha ialah kapital yang digunakan untuk suatu produksi barang bagi kepentingan atau keperluan pasar, atau kapital yang digunakan untuk jual-beli barang dengan exploitasi tenaga melalui satu proses produksi. Kapital usaha ini bisa keci dan bergerak dalam produksi kecil-kecilan kerajinan tangan oleh tukang-tukang kerajinan tangan atau pekerja-pekerja tangan kecil-kecilan rumah tangga dan sebagainya. atau juga bisa besar dan bergerak dalam produksi besar-besaran industri atau perusahaan oleh kerja buruh atas usaha kaum industrialis atau pengusaha. Karena itu, kapital usaha secara besar dan modern disebut juga sebagai kapital industri atau kapital perusahaan.

C. Peranan Kapital
Kapital mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam sistem kapitalisme dan dalam kehidupan masyarakat kapitalisme. Sebab tanpa kapital, kapitalisme tidak akan berjalan dan kehidupan masyarakat kapitalis juga tidak akan berlangsung. Tanpa kapital, seseorang tidak akan bisa mulai menjadi seorang kapitalis, baik sebagai kapitalis bank, maupun sebagai kapitalis dagang, ataupun sebagai kapitalis industri.
Untuk menjadi seorang kapitalis, baik kapitalis bank, maupun kapitalis dagang, ataupun kapitalis industri, orang harus lebih dahulu mempunyai kapital. Sebagaimana kapitalis bank, untuk memulai dengan membuka kredit-bunganya, kapitalis dagang untuk mulai membeli dan menjual barang, kapitalis industri untuk mulai dengan produksi barang, semua harus lebih dahulu mulai dengan mempunyai dan menggunakan kapital. Begitu besar peranan kapital dalam sistem kapitalisme dan dalam kehidupan masyarakat kapitalis, maka nilai dan bobot dan peranan seseorang atau seorang kapitalis juga diukur dari hubungannya dengan kapital. Mempunyai kapital atau tidak, dan kapitalnya itu besar atau kecil.
Dalam kapitalisme dan dalam masyarakat kapitalis, orang yang tidak mempunyai kapital juga berarti tidak mempunyai nilai atau mempunyai bobot dan tidak mempunyai peranan. Oarang yang mempunyai kapital akan lebih berharga dan terhormat daripada yang tidak mempunyai kapital. Sedang orang yang sama-sama mempunyai kapital, tetapi kalau kapitalnya kecil, maka nilai atau bobot peranannya juga kecil. Sebaliknya, orang yang kapitalnya besart, nilai atau bobot dan peranannya juga besar. Orang yang kapitalnya besar, nilai atau bobot dan peranannya akan lebih besar serta lebih berharga dan dihormati daripada yang kapitalnya kecil. Makin besar kapitalnya, makin besar pula nilai atau bobot dan peranannya, makin dihargai dan dihormati, bahkan juga menentukan, tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat, sosial dan politik.
Begitulah, kapitalis besar atau kapitalis monopoli dalam negeri juga mempunyai peranan atau pengaruh yang besar, bahkan juga menentukan perkembangan ekonomi, sosial dan politik dalam negeri. Sedang dalam forum dunia, kapitalis raksasa atau kapital monopoli dunia atau imperialis, juga mempunyai peranan atau pengaruh yang besar, bahkan juga menentukan perkembangan ekonomi, sosial dan politik dunia. Tentang peranan kapital tesebut, dari tiga macam kapital, yaitu kapital bank, kapital dagang dan kapital industri, yang mempunyai peranan dan pengaruh yang paling besar serta paling menentukan dalam sistem dan kehidupan kapitalisme adalah kapital bank. Kapital bank yang hidup bergerak dan berkembang dalam bentuk kapital uang atau kapital finance dengan peranan kapital uang yang sangat penting itu, merupakan centrumatau poros dan bahkan juga sebagai urat nadi dari gerak dan berkembangnya ekonomi kapitalis dalam perdagangan dan industri.
Gerak dan berkembangnya perdagangan dan indutri dalam ekonomi kapitali yang tidak terpisah dari peranan uanga, sangat membutuhkan dan memerlukan uang, menjadiu tidak lepas dari peranan uanga. itu berarti tidak lepas dari peranan kapital bank karena kapital bank yang paling berkuasa atas kapital uang. Dengan begitu, kapaitalis bank sebagai kapitalis yang berkuasa dan menjalankan kapital uang dengan banknya sebagai lat pelaksananya juga memegang peranan yang sangat penting dan pengaruh yang sangat dalam proses produksi industri dan peredaran barang dagangan. Bahkan memegang peranan dan pengaruh langsung dalam proses pengendalian produksi terutama, karena kapital bank juga sampai menguasai dan memimpin kapital industri bila kapital bank dan kapital industri itu berpadu menjadi satu. Itu berarti kapital bank mempunyai peranan yang sangat penting dan pengaruhnya yang sangat besar atas sirkulasi atau perputaran serta gerak dan perkembangan ekonomi kapitalis. Demikianlah peranan kapital bank dalam sistem ekonomi kapitalis. Adapun kapital dagang sebagai kapital yang bergerak secara langsung dalam perdagangan juga mempunyai paranan yang penting dalam sistem ekonomi kapitalis dan masyarakat kapitalis karena merupakan penyelur produksi barang dangana ke dalam masyarakat konsumen.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, kapital dagang tidak mungkin dan tidak bisa ditiadakan karena produksi industri tidak akan langsung sampai dan memasuki masyarakat konsumen tanpa melalui perdagangan. Dengan begitu kapital dagang yang mempunyai perana sebagai penghubung atau perantara dan penyalur produksi industri ke konsumennya. Peranan demikian itu penting dalam sirkulasi atau perputaran dari beredarnya barang dagangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat kapitalis. Mengenai peranan kapitalis, ini adalah kapital yang vital karena langsung mengusai propfduksi bagi dan dalam kehidupan masyarakat. tanpa kapital industri tidak akan ada produksi barang-dagangan bagi keperluan kehidupan masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalis. Dengan kapital-kapital yang lain tidak akan berfungsi tanpa ada dan berjalannya kapital industri, yang berarti kehidupan kapitalismepun tidak berfungsi. Sebab sebagaimana dikatakan, masyarakat kapitalis adalah masyarakat barang-dagangan. Maka tanpa produksi barang-dagangan, masyarakat kapitalis menjadi tidak berarti. Karena itu kapital industri sebagai kapital yang langsung mengusahakan dan memproduksi barang dagangan, mempunyai peranan yang vital dan merupakan basis dari kehidupan ekonomi kapitalis.

D. Watak dan Sifat Kapital
Watak dan sifat kapital adalah menghisap atau exploitatif, mengembang atau anak-beranak dan memusat atau akumulatif. Kapital berwatak dan bersifat menghisap dan exploitatif karena kapital digunakan dan bergerak selalu dengan tujuan dan tuntutan untuk mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri, sesuai dengan arti dan pengertiannya tentang kapital.Selanjutnya nilai baru yang didatangkan disamping nilainya sendiri itu selalu datang dari mengambil dan mengurangi hasil orang lain atau hasil tenaga dan keringat manusia. Tanpa melalui itu, tidak akan bisa terjadi kapital bisa mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri. Jelas bahwa kapital itu menghisap tenaga dan keringat atau darah manusia.Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa kapital tidak ubahnya seperti binatang vampir yang hidupnya dari menghisap darah manusia. dalam hal ini yang menjadi sasaran dan mangsa langsung adalah tenaga dan keringat serta manusia pekerja(buruh).
Kapital berwatak dan bersifat mengembang karena kapital digunakan dan bergerak untuk mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri tidak hanya sekali, tetapi berulangkali dan terus menerus hingga nilai baru yang didatangkan disamping nilainya sendiri juga datang tidak hanya sekali. Demikian, nilai barau yang berulang kali dan terus-menerus datang menjadi bertambah-tambah, dan jumlah tambahan-tambahan itu tidak lalu dihabiskan atau habis untuk keperluan hidup si kapitalis yang mempunyai kapital tersebut. Tetapi sikapitalis mengambil nilai baru yang terus bertambah dari hasil kapitalnya itu hanya sebagian, bahkan sebagian kecil, untuk keperluan hidupnya sekeluarga dan lain-lain. Sedang sisanya dijadikan kapital tambahan yang ditambahkan dan disatukan dengan kapital lama, atau dipencar menjadi kapital anak dari kapital induk atau menjadi kapital yang “berdiri sendiri”.Sebagai kapital tambahan yang ditambahkan pada dan disatukan dengan kapital lama berarti memperbesar kapital dan perusahaanm yang sudah berjalan. Sedang yang dipencar sebagai kapital naka atau sebagai kapital yang “berdiri sendiri” berarti memperluas kapital dan usaha yang sudah berjalan.

e. Lahirnya kapital
Kapital adalah kekayaan yang ditimbun dan digunakan untuk mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri. Penimbunan kapital itu bisa dari hasil kerja sendiri, bisa dari merampas hasil kerja orang lain dan dari merampas milik orang lain, dan sebagainya.
Pada mula sejarahnya, manusia secara pribadi orang seorang tidak mempunyai milik sesuatu kecuali kekayaan alam seisinya sebagai milik bersama secara kolektif. Maka kalau sampai terjadi ada yang bisa memilik kekayaan yang bertimbun, itu tentu dari hasil kerjanya sendiri yang melebihi kebutuhan dan keperluan hidupnya, atau dari merampas hasil kerja orang lain atau dari merampas milik orang lain. Menimbun kekayaan dari hasil kerjanya sendiri, jelas tidak bisa dalam proses yang cepat. Prosesnya akan sangat lama untuk bisa menimbun kekayaan dari hasil kerjanya sendiri. Proses yang lambat dalam penimbunan kekayaan juga berarti lambat dalam pembentukan kapital. Kelambatan yang demikian akan tidak bisa menampung gerak cepat proses ekonomi ke kapital. Kelambatan yang demikian akan tidak bisa menampung gerak cepat proses perkembangan ekonomi ke kapitalisme.
Untuk bisa menampung gerak cepat proses perkembangan ekonomi ke kapitalisme perlu ada penimbunan kekayaan secara cepat pula sebagai kapital. Sebab tanpa adanya kapital, tidak bisa dimulai berlangsungnya produksi kapitalis sebagai sendi dari ekonomi kapitalis dan kapitalisme. Dengan timbulnya perkembangan untuk menimbun kekayaan secara cepat sebagai kapital, berartiharus melakukan permpasan-perampasan terhadap hasil kerja orang lain ataumilik orang lain. Maka lalu terjadi proses penimbunan kapital secara primitif atau penimbuan primitif kapital.

Kaum Revolusioner dan Parlemen

Maurice Sibelle

Salah satu hambatan terbesar untuk menyadarkan kelas pekerja tentang kemungkinan revolusi sosialis: kelas pekerja sudah terbuai/terpengaruh oleh impian dan janji-janji yang ditanamkan ke benak mereka dari hari ke hari oleh penguasa kapitalis. Pengaruh/impian tersebut demikian mendalam dan meluas di kalangan kelas pekerja. Pengaruh/impian tersebut misalnya: bahwa dengan/melalui lembaga-lembaga demokrasi borjuis, terutama parlemen, kelas pekerja dapat mempertahankan/memperjuangkan dan memajukan kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan mereka. Pengalaman sejarah menunjukan bahwa kaum sosialis tidak dapat menghancurkan pengaruh/impian tersebut, yang telah begitu tertanam dalam benak kelas pekerja, hanya dengan memblejeti/membongkar kepalsuan parlemen. Tetapi, sebaliknya, untuk meyakinkan massa kelas pekerja bahwa parlemen hanya lah merupakan alat kaum borjuis harus lah didukung oleh alasan-alasan atau argumen-argumen yang diambil dari pengalaman kelas pekerja sendiri. Atau, dengan kata lain, massa kelas pekerja harus lah mengalami sendiri praktek-praktek perjuangan dalam menuntut kepentingannya dihadapan parlemen, sehingga mereka dapat menguji atau melihat sendiri keterbatasan-keterbatasan (baca: ketidakmampuan) parlemen dalam memenuhi segala macam kepentingan yang ada dalam aktivitas kelas pekerja. Setelah kelas pekerja yakin akan ketidakmampuan parlemen borjuis dalam memenuhi kepentingannya, maka mereka akan memiliki keteguhan dalam menghancurkan sistim parlemen borjuis tersebut, sehingga akan ada upaya untuk menggantikannya dengan lembaga-lembaga politik benar-benar demokratik –yakni suatu dewan buruh (pusat) yang dipilih oleh kelas buruh sendiri dan (tentu saja dengan demikian) mewakili kelas buruh, seperti Dewan Perwakilan Buruh yang muncul pada revolusi 1905 dan (muncul lagi) pada tahun 1917.
Antara tahun 1912-1914 kaum Bolshevik, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, dapat memanfaatkan parlemen buatan T’sar –yakni apa yang disebut sebagai Duma– untuk membangun dan membangkitkan gerakan revolusioner kelas buruh. Pengalaman ini memberikan pelajaran yang sangat penting sehubungan dengan apa yang disebut dengan parlementarisme revolusioner, atau aktivitas parlementer revolusioner. Pengalaman tersebut merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah partai Bolshevik. Apa yang dikerjakan dalam periode ini merupakan landasan bagi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepatnya pada tahun 1917, yang akhirnya mengantarkan kaum Bolshevik pada kemenangannya dalam Revolusi Oktober.

Pandangan Marx dan Engels tentang Parlementerisme
Keterlibatan/partisipasi kaum Bolshevik dalam pemilihan umum (pemilu) didasarkan atas tulisan Marx dan Engels yang merangkum/menyimpulkan pengalaman gerakan buruh revolusioner pada abad ke-19, terutama revolusi Perancis dan Jerman pada tahun 1848 serta Komune Paris pada tahun 1871.
Marx dan Engels tidak mempuyai impian/harapan bahwa kelas buruh dapat memenangkan kekuasaan politik melalui sistem parlemen. Setelah kegagalan revolusi demokrasi-borjuis pada tahun 1848 mereka menyimpulkan bahwa kelas buruh tidak boleh menyandarkan diri dan menggunakan (secara apa adanya, atau secara parasmanan) alat-alat/perangkat-perangkat negara kapitalis yang sudah tersedia guna memenuhi kepentingannya. Kelas buruh harus menghancurkan negara borjuis tersebut dan menggantikannya dengan miliknya sendiri. Melalui pengalaman pemberontakan revolusioner pada tahun 1871 di Paris, mereka sudah dapat melihat bentuk-bentuk dan struktur-struktur semacam apa yang diperlukan oleh suatu negara kelas buruh.
Dalam pidato yang pertemuan Dewan Umum Asosiasi Kelas Pekerja Internasional (Internasional I), Mei 1871, yang kemudian dipublikasikan dalam The Civil war in France, Marx menyatakan:
Paris merupakan pusat kedudukan kekuasaan pemerintahan lama namun, pada saat yang sama, juga merupakan pusat kekuatan sosial kelas buruh Perancis. Di Paris ini lah meledak perlawanan bersenjata kelas buruh menentang upaya Thiers (presiden pemerintahan republik borjuis –Maurice Sibelle) dan Rurals (julukan bagi monarki yang didominasi parlemen Perancis –MS) untuk mengembalikan dan mempertahankan kekuasaaan pemerintahan lama, yang diwariskan kepada mereka oleh kerajaan (Oleh Napoleon III, Louis Napoleon Bonaparte, kemenakan Napoleon Bonaparte, dan merupakan kaisar Perancis dari tahun 1852-71 –MS). Kelas buruh bisa mempertahankan Paris dari serangan bergelombang (Paris diserang oleh tentara Prusia dalam perang Franco-Prussian pada tahun 1870-1871 –MS) hanya karena kelas buruh telah membubarkan tentara reguler kerajaan, dan kemudian digantikan oleh Garda Nasional yang sebagian besar anggotanya terdiri dari kelas buruh. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi sudah bisa ditransformasikan menjadi sebuah kelembagaan. Oleh karenanya dekrit pertama Komune adalah tentang pembubaran tentara reguler kerajaan, yang digantikan oleh rakyat bersenjata.
Komune merupakan suatu bentuk pemerintahan dewan kotapraja, yang merupakan perwakilan dari berbagai kota, yang dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia, dan yang bertanggungjawab serta dapat digantikan dalam waktu yang singkat. Mayoritas anggotanya sesungguhnya adalah kelas pekerja, atau apa yang dikenal sebagai perwakilan dari kelas buruh. Komune bukan merupakan suatu parlemen; komune adalah suatu organ kerja eksekutif dan, sekaligus, juga legislatif. Polisi, yang sebelumnya merupakan alat dari Pemerintah Pusat, dilucuti atribut-atribut politiknya, diubah menjadi beranggung jawab kepada komune, dan sewaktu-waktu dapat diganti oleh komune. Kini ia menjadi alat komune. Demikian juga perlakuan terhadap seluruh pejabat administrsi beserta cabang-cabangnya. Seluruh anggota komune, baik itu yang duduk di pemerintahan kotapraja maupun yang di bawahnya, bekerja untuk melayani kepentingan umum dengan standar upah kelas pekerja.
Komune Paris, tentu saja, bisa berfungsi sebagai model bagi semua pusat industri besar di Perancis. Begitu rejim komune bisa didirikan di Paris, maka pusat-pusat kekuasaan Pemerintahan lama lainnya di provinsi terpaksa harus memberikan jalan/kesempatan bagi berdirinya pemerintahan yang baru, pemerintahan yang dijalankan sendiri oleh kelas pekerja, kelas produsen yang sebenarnya. Bila dilihat garis besar (gambaran kasar) organisasi nasional komune, yang tak berhasil diwujudkan karena kekurangan waktu, jelas tercantum bahwa Komune merupakan bentuk politik perwakilan-perwakilan kota-kota, bahkan desa yang paling kecil/terpencil sekali pun, dan di distrik-distrik pedesaan tentara reguler dilucuti dan diganti oleh milisia nasional, yang waktu pengabdiannya sangat singkat. Komune pedesaaan di setiap distrik memilih/mengirim wakilnya ke pusat kota untuk menjadi anggota majelis distrik. Dan majelis dustrik ini lah yang akan menangani semua masalah bersama mereka. Majelis distrik ini kemudian memilih/mengirim wakilnya ke tingkat nasional untuk menjadi anggota Delegasi Nasional di Paris. Dan setiap delegasi setiap saat bisa digantikan dan terikat oleh mandat sementara (instruksi formal) yang diberikan oleh pemilihnya.

Mengomentari kesimpulan Marx tersebut, Lenin menulis dalam The State and Revolution:
Tentu saja,, jalan keluar dari sistem parlementer bukan hanya, menghilangkan institusi perwakilan dan prinsip Pemilu, tetapi merubah institusi perwakilan (parlemen) dari ‘talking shops’ menjadi ‘working bodies’ (badan pekerja) . “Commune harus merupakan badan pekerja eksekutif dan legislatif pada saat yang sama, dan bukan hanya sebagai parlemen”.
“Badan pekerja, bukan parlemen” –ini merupakan ungkapan yang berasal dari kondisi parlemen saat ini dan “anjing piaran yang kecil” parlemen kaum sosial demokrat! Ambil contoh parlemen dibeberapa negara, seperti Amerika dan Swiss, dari perancis ke Inggris, Norwegia, dsb. — dinegara-negara ini urusan sesungguhnya dari “state” dilakukan dibelakang layar dan dilaksanakan oleh departemen-departemen, kedutaan dan staf umum. Parlemen diberi tugas untuk ngomong yang bertujuan untuk membodohi “Common People” atau “masyarakat umum”.
Komune menggantikan parlemen yang busuk dan penuh sogokan dari institusi masyarakat borjuis dimana kebebasan berpendapat dan diskusi tidak jatuh kedalam hal yang menyesatkan. Oleh karena itu parlemen itu sendiri harus melaksanakan hukum mereka, mereka harus menilai hasil capaian dalam realitas dan untuk menilai secara langsung kepentingan mereka. Institusi perwakilan masih ada, tetapi parlemen disini tidak sebagai sistim khusus, seperti pembagian kerja buruh antara legislatif dan eksekutif, sebagai kedudukan khusus bagi anggotanya. Kita tidak dapat membayangkan demokrasi tanpa institusi perwakilan–bahkan dalam demokrasi proletariat–. Tetapi kita dapat dan harus membayangkan demokrasi tanpa parlemen, jika kritik pada masyarakat borjuis bukan hanya sekedar kata-kata bagi kita, jika keinginan untuk menghancurkan aturan borjuis menjadi kebutuhan kita, dan bukan hanya sekedar ratapan “election” untuk mendapatkan suara pekerja– seperti yang dilakukan Manshevik–.
Ketika menjadi oposisi revolusioner dari parlemen, Marx dan Engels mendukung perluasan hak pilih universal bagi klas pekerja dan memanfaatkan pemilihan parlemen yang bertujuan untuk propaganda sosialis. Sebagai contoh dalam bulan Maret 1850 penyebaran propaganda diantara anggota Liga Komunis di Jerman, Marx dan Engels mengharapkan bahwa tugas mendesak dari revolusi anti feodal dinegara tersebut adalah pemilihan ‘majelis perwakilan nasional’. Di dalam keterbatasan semacam itu, Marx dan Engels berpendapat, Liga Komunis harus mencoba untuk melihat bahwa ” dimanapun calon buruh harus diposisikan sejajar dengan calon demokrat-borjuis, dan dalam pemilihan harus dipromosikan dengan segala alat”. Mereka meneruskan pendapatnya bahwa:
“meskipun tidak ada harapan apakah mereka akan dipilih, buruh harus menentukan sendiri calonnya untuk menunjukkan ke independenan mereka, untuk mengukur kekuatan mereka dan untuk menunjukkan dimata umum sikap dan pandangan partai mereka yang revolusioner dan keberadaan partai. Dalam hubungan ini mereka harus tidak menenggelamkan dirinya untuk disogok dengan berbagai macam pendapat dari kaum Sosial Demokrat, sebagai contoh, dengan terpengaruh pendapat kaum Sosdem menyebabkan mereka pecah dengan partai demokrat dan memberikan reaksi yang memungkinan menggagalkan kemenangan mereka. Tujuan akhir dari tulisan tersebut diatas untuk kaum proletariat. Keuntungan yang diambil dari partai proletariat dengan sikap independendsi itu tentu saja lebih penting daripada kerugian yang mungkin diperoleh dengan kemunculan beberapa reaksi dalam dewan perwakilan.
Di tahun 1895, dalam kata pengantar “Class strugle in France” Engels menambahkan bahwa “ Manifesto Komunis telah menyatakan kemenangan hak suara universal dari demokrasi, sebagai langkah pertama dan tugas yang penting dari kaum proletar militan”.
Ketika hak suara universal dijalankan di Prusia oleh pemerintahan Bismarck di tahun 1866, “kaum pekerja kita harus segera mengambilnya dengan sungguh-sungguh dan pertama-tama mengirim August Beble, konstituante Reichstag”. Melalui semacam kampanye pemilihan sosialis, kaum Marxis Jerman dapat mentransformasikan/merubah hak parlemen “dari alat pembohongan yang telah terjadi sebelumnya, menjadi alat berpartisipasi”. Engels melanjutkan …….
Jika hak pilih universal tidak memberikan sebuah keuntunganpun hal itu akan memberikan keuntungan pada kita untuk menghitung jumlah anggota kita setiap tiga tahun, yaitu dengan penerbitan reguler,
Engels meneruskan bahwa propaganda pemilihan umum merupakan alat yang lebih efektif untuk perjuangan daripada petualangan revolusioner “yang dilakukan dengan kesadaran minoritas yang kecil dikepala mereka diantara massa yang tidak sadar”– seperti usaha-usaha kaum ultraleft yang dilakukan sekelompok kecil untuk merebut kekuasaan melalui perjuangan jalanan. Dia melihat partisipasi kaum sosialis dalam pemilihan umum sebagai ”salah satu senjata yang sangat tepat” untuk melawan intitusi negara dan membelejeti partai-partai lain pada massa; sebagai metode efektif untuk mengangkat kesadaran massa dengan ide partai; sebagai kerangka kerja yang berguna untuk mengekspresikan ide-ide partai dan menyerang komponen-komponen lain jika partai sukses memenangkan kursi; untuk menilai kekuatan dan dukungan massa pada partai; sebagai alat untuk membenarkan partai didepan massa dan meletakkan partai dalam posisi dimana usaha-usaha partai diluar hukum dapat dilakukan dengan lebih mudah. Hal ini terutama penting di Jerman dalam masa diberlakukannya hukum anti sosialis. Aktivitas terbuka partai — seperti kampanye dalam pemilu umum– merupakan senjata kekuasaan yang memungkinkan partai berjuang untuk memperoleh hak-nya sebagai partai yang eksis.

Bolshevik Dan Duma Tsar
Praktek yang paling sukses dari pendekatan revolusioner Marxist tentang parlemen dilakukan oleh Bolshevik. Pengalaman pertama dari Bolshevik dengan parlemen terjadi pada tahun 1905 ketika rejim Tsar menyerukan pemilihan Duma –nama Parlemen di Rusia.
Rejim Tsar merupakan monarki yang benar-benar absolut, dengan semua kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif tersentral ditangan Tsar. Duma hanya merupakan bentuk konsesi dari revolusi yang muncul pada tahun 1905. Lebih-lebih, Duma ini kekuasaannya hanya merupakan badan penasehat, dipilih dengan hak suara yang benar-benar terbatas yang dapat menjamin kesetiaan pada tuan tanah yang merupakan mayoritas anggota.
Bolshevik dengan sukses mendukung boikot pada pemilihan Duma I. Pemilihan Duma I disapu oleh pemogokan umum pada Oktober 1905 dan pembentukan Wakil Buruh Soviet di St Petersburg. Soviet dibentuk oleh delegasi yang dipilih oleh majelis buruh untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pemogokan umum. Lenin menggambarkan Soviet ini sebagai ‘embrio pemerintahan revolusioner sementara’.
Boikot Duma I merupakan taktik yanng berhasil karena kondisi revolusioner yang memungkinkan pada saat itu. Massa memobilisasi perjuangan bersenjata yang muncul melawan institusi rejim lama dan merupakan sebuah kesalahan untuk melanjutkan taktik parlemen dalam kondisi yang lebih stabil.
Pada tahun 1906 mulai terjadi penurunan revolusi, sebagian besar dikarenakan dengan kenyataan bahwa revolusi yang mucul masih terbatas pada pusat-pusat perkotaan dan belum menyebar luas pada masyarakat –seperti pada populasi petani di pedesaan– menyebabkan revolusi mudah disapu. Bolshevik salah memperhitungkan kenyataan ini, dan mengharapkan bangkitnya kembali gerakan massa revolusioner, Bolshevik kembali menyerukan boikot pemilihan Duma. Akhirnya boikot gagal dan Duma berhasil didirikan.
Segera setelah itu, pemerintahan Tsar merasa perlu untuk membubarkan Duma dan membangun Duma baru yang lebih royal. Pada awal 1907 pemerintah segera menyerukan Pemilu. Pada masa ini Bolshevik dan Menshevik bergabung dengan partai-partai radikal lain untuk mengajukan calon dalam Pemilu tersebut. Sejumlah anggota Bolshevik dipilih sebagai perwakilan.
Pada Juni 1907 Duma II dibubarkan dan perwakilan buruh ditangkap dan ditahan. Sejumlah anggota Bolshevik menyerukan boikot pada pemilihan Duma III. Lenin dan mayoritas anggota Bolshevik menolak boikot. Bolshevik segera memberikan beberapa nama anggota dan beberapa diantaranya terpilih. Duma III berakhir sampai pada tahun 1912, ketika diadakan seruan pemilihan Duma IV –Duma terakhir sebelum revolusi Februari 1917.

Kampanye pemilihan Duma IV
Keterlibatan Bolshevik dalam Duma IV ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Hal ini ditulis dalam sebuah buku oleh salah satu anggota fraksi Bolshevik di Duma –yaitu A.Badayev– yag diterbitkan di tahun 1929 dengan judul The Bolshevik in the Tsarist Duma. Buku ini memberika sumber utama diskusi Bolshevik tentang taktik pemilihan.
Bolshevik memutuskan untuk mecalonkan beberapa kandidat dalam pemilihan Duma IV meskipun kenyataannya bahwa Duma III patuh pada kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh Tsar. Bolshevik lebih berhati-hati ketika memutuskan untuk terlibat dalam pemilihan kali ini. Mereka tidak mempunyai harapan pada parlemen ini. Dalam majalah mereka, Pravda, ditulis seperti berikut ini:
Keseluruhan kegiatan Duma negara diarahkan pada kepentingan klas dari mayoritas anggotanya. Oleh karena itu dalam lima tahun dari Duma ‘efektif’ tidak dapat memberikan sebuah solusi dari sejumlah persoalan yang merupakan persoalan penting negara. Segala usaha yang dilakukan oleh partai kiri, untuk menggambarkan aspek negatif dalam kehidupann di Rusia dan untuk mennggambarkan kepada mereka perhatian pada negara dibuat frustasi oleh suara-suara dari mayoritas yang dominan …
Hukum Pemilu diarahkan bagi kepentingan Black Hundreds, kelompok yang mendukung monarki, kekuatan pro-Tuan Tanah di Duma. Tak dapat disangkal lagi bahwa kegiatan Duma IV akan diarahkan untuk menindas buruh.
Meskipun ada anggapan ini Bolshevik memutuskan untuk mengambil bagian aktif dalam pemilihan Duma. Pengalaman mengajarkan Bolshevik bahwa pemilihan Duma dapat dimanfaatkan untuk melakukan propaganda. Fraksi Duma menjadi pusat pengorganisiran bagi partai Rusia dan kerja-kerja yang dilakukan diluar Duma merupakan hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan partai pada periode tersebut.
Pada tahu 1911 Lenin menganggap bahwa kampanye pemilihan Duma IV menjadi pusat propaganda offensif partai. Ia menulis:
Pemilihan Duma IV dilaksakan pada tahun berikutnya. Pertamakali Partai sosial demokrat harus menyatakan kampanye pemilihan ini … Propaganda yang intensif, agitasi, dan organisasi yang merupakan aturan pada saat itu, dan pemilihan yang akan datang memberikan kewajaran, sesuatu yang tak dapat dielakan, ‘dalih’ topik bagi kerja-kerja.
Keseriusan yang dilakukan oleh Bolshevik dalam kampanye Pemilu dapat digambarkan dalam kalimat berikut di dalam buku Badayev yang berjudul The Bolshevik in the Tsarist Duma:
Komite Pusat menggabungkan secara khusus pentingnya Pemilu di St Petersburg dan kemudian menginstruksikan organisasi di St Petersburg untuk memperluas kerja-kerjanya seluas mungkin dan memobilisasi seluruh kekuatan partai untuk kampanye Pemilu. Komite St Petersburg menyusun sebuah komisi untuk mengawasi Pemilu, dan daerah pemilihan di kota dialokasikan pada anggotanya..
Ia kemudian melanjutkan dengan detail, keterlibatan beberapa anggota, dari pemimpin partai, sampai anggota di pabrik.
Kampanye pemilihan Duma merupakan pusat kehidupan partai bagi Bolshevik. Hal itu terutama terjadi karena kerja kampanye merupakan kerja-kerja legal yang terbuka bagi Bolshevik. Tentu saja, calon Bolshevik, tidak dapat secara terbuka menyatakan dirinya sebagai sosialis. Secara umum, mereka menyatakan dirinya sebagai ‘kaum demokrat yang konsisten’.
Pada saat ini perpecahan antara Bolshevik dan Menshevik belum terjadi secara formal. Ketika kedua fraksi bekerja secara terpisah, mereka dilihat oleh massa sebagai anggota partai yag satu, Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia. ….
Oleh karena itu, melalui kerja-kerja kampanye, Bolshevik dapat menarik perbedaan garis revolusioner mereka dan pendekatan reformist yang dilakukan oleh Menshevik.

Platform Pemilihan Bolshevik dan Menshevik
Lenin menjelaskan tentang arti petingnya kerangka kerja pemilu –yang tidak dibuat khusus pada masa-masa pemilu, tetapi tumbuh dari program umum partai dan posisi partai yang tumbuh melalui pengalaman pada tahun-tahu sebelumnya. Ia menulis:
Sering kali sangat bermanfaat, dan bahkan kadang-kadang merupakan sangat esensial, untuk memberikan sentuhan akhir dari kerangka kerja Pemilu Sosial Demokrat dengan menambahkan slogan umum yang singkat, semboyan untuk memilih, membicarakan isu utama dalam kehidupan praktek politik yang terjadi, dan memberikan sebuah keyakinan dan dalih …, sebagai sebuah persoalan, untuk propaganda sosialis secara keseluruhan. Dalam pendapat kami hanya tiga poin berikut ini dapat disusun menjadi semboyan, slogan umum itu ialah: (1) republik, (2) penyitaan (pengambilalihan) tanah negara, dan (3) delapan jam kerja.
Tuntutan ini dihubungkan dengan keputusan konferensi Prague pada tahun 1912 dari RSDLP. Sisa program partai dijadikan propaganda dan dihubungkan dengan ketiga slogan diatas.
Tiga slogan ini merumuskan tuntutan utama dari buruh dan petani Rusia. Delapan hari kerja merupakan tuntutan langsung dari perjuangan ekonomi klas buruh. Tuntuan penyitaan tanah dari tuan tanah negara menawarkan solusi revolusioner mengenai problem agraria.
Slogan Republik muncul secara langsung dari persoalan kekuasaan politik. Slogan ini menggambarkan pandangan bahwa tidak ada cara dari klas buruh untuk meningkatkan kesejahteraannya dibawah bentuk pemerintahan yang ada. Republik hanya akan menjadi kenyataan di Rusia melalui revolusi menghancurkan rejim Tsar.
Kemudian Bolshevik menghubungkan keseluruhan tuntutan yang lain dan kebijakan yang muncul dalam kampanye pemilu dengan pemikiran bahwa perubahan fundamental dalam tatanan politik memang diperlukan; yaitu keinginan massa hanya dapat dipenuhi melalui perubahan radikal dari kekuasaan negara.
Di sisi lain, program kampanye Menshevik, berputar isu tentang dua tuntutan: (1) kedaulatan perwakilan anggota dan (2) revisi peraturan agraria. Dua tuntutan ini merupakan penyesuaian taktik untuk kerja-kerja legal mereka yang dijalankan dalam Duma. Sistem Pemilu dibuat sedemikian curang untuk menghasilkan Duma yang anggotanya mayoritas mengabdi pada kapitalis dan tuan tanah. Oleh karena itu kepentingan para buruh dan petani tidak dapat dipenuhi oleh Duma. Dengan kata lain kerangka kerja Menshevik menyatakan bahwa sistem ini dapat menghasilkan hasilnya, daripada, sistem ini perlu diganti untuk menghasilkan hasil ini.
Bolshevik tidak tertarik untuk memberikan ilusi kepada massanya bahwa keinginan mereka dapat dipenuhi melalui sistem parlemen. Mereka menganggap kampenye pemilihan parlemen sebagai kesempatan untuk melakukan agitasi dan propaganda, sebagai salah satu alat mengorganisir massa untuk aksi menolak pemerintahan yang ada.

Sikap Bolshevik untuk melakukan aliansi
Sikap Bolshevik terhadap partai lain juga sangat jelas. Resolusi konferensi yang diadakan pada bulan januari 1912 menyatakan:
… partai harus terus melakukan peperangan tanpa ampun terhadap otokrasi Tsar dan Partai Tuan Tanah dan kaum kapitalis yang mendukung Tsar, dan pada saat yang sama terus menerus mengekspose pandangan kontra revolusi dan demokrasi palsu dari kaum borjuis liberal (dalam anggapan mereka Partai Kadet). Perhatian khusus harus diberikan pada kampanye pemilu untuk menjaga independensi partai proletariat dari pengaruh semua partai non-proletariat, untuk membongkar sifat dasar borjuis kecil tentang pseudo-socialism dari kelompok demokrasi (terutama Trudoviks, Narodniks, dan kaum sosialis-revolusioner), dan untuk mengekspose kesalahan kerja yang mengakibatkan demokrasi dengan kebimbangan mereka mengenai persoalan perjuangan massa revolusioner.
Pada saat yang sama, Bolshevik melakukan persiapan untuk melakukan aliansi Pemilu dengan partai borjuis kecil demokratik seperti Socialist Revolusioner dan bahkan dengan borjuis liberal melawan partai monarki, tetapi tetap menjaga kebebasan mereka untuk melakukann kritik terhadap kawan aliansi. Pada tahun 1920 dalam pamflet “Left-Wing” Communism -An Infantile Disorder, Lenin kembali menyatakan bahwa:
Sebelum kejatuhan Tsar, Sosial Demokrat Revolusioner Rusia berulangkali melayani kepentingan borjuis liberal, sebagai contoh, mereka banyak menandatangani praktek kompromis dengan melalui surat … sementara pada saat yang sama mampu secara terus menerus memerangi ideologi dan perjuangan politik melawan borjuis liberal dan melawan …..pengaruh dalam gerakan klas buruh. Bolshevik selalu setia dengan kebijakan ini. Sejak tahun 1905 mereka secara sistematis telah mendukung aliansi antara klas buruh dan petani, dan sekali-kali tidak pernah menolak untuk mendukung borjuis melawan Tsar (terutama, selama masa periode kedua Pemilu, atau selama Pemilu II) dan tidak pernah menyerah pada kelemahan ideologi mereka, dan perjuangan politik kaum Sosialis-Revolusioner, partai petani borjuis revolusioner, menyatakan mereka sebagai borjuis kecil demokrat yang secara salah menggambarkan dirinya sebagai kaum sosialis. Selama masa pemilihan Duma pada tahun 1907, Bolsevik masuk dalam blok politik formal dengan kaum Sosialis-Revolusioner.
Tujuan dari aliansi Pemilu ini, sebagai keseluruhan taktik kaum Bolshevik, seperti yang dijelaskan Lenin ‘untuk mengangkat’ –bukan merendahkan– tingkat kesadaran klas proletariat umumnya, spirit revolusi, dan kemampuan untuk berjuang dan untuk menang”. Lenin melanjutkan catatannya bahwa:
Kaum borjuis kecil demokrat (termasuk Menshevik) tidak bisa menghindarkan dirinya dalam kondisi yang terombang-ambing antara kaum Borjuis dan proletariat, antara demokrasi borjuis dan sistem Soviet, antara kaum reformis dan revolusioner… taktik kaum komunis yang benar harus konsisten dengan memanfaatkan kebimbangan ini, bukan mengabaikan mereka; memanfaatkan seruan mereka untuk memberi kelonggaran-kelonggaran pada elemen yang berubah menjadi proletariat –sebagai tambahan untuk berjuang bagi mereka yang berubah kearah borjuis.
Pendidikan, training, dan pengorganisiran yang dilakukan dalam klas buruh dengan kelompok-kelompok aliansi untuk memenangkan perjuangan massa revolusioner merebut kekuasaan merupakan taktik Bolshevik dalam pemilu.
Sebaliknya, posisi Menshevik adalah merebut Duma dari tangan kaum reaksioner dengan jalan mendapatkan kursi yang lebih banyak bagi kelompok borjuis liberal. Mereka percaya bahwa perjuangan dalam kampanye Pemilu merupakkan posisi ditengah-tengah antara kaum reaksioner dan blok liberal, dimana seharusnya mereka harus berada pada kelompok kiri. Posisi yang diambil Menshevik pada saat itu kalau disamakan dengan kondisi saat ini dilakukan oleh mereka yang percaya bahwa mensubordinasikan kerja-kerja dalam rangka Pemilu untuk mendukung Partai Buruh Borjuis Liberal melawan koalisi partai konservatif.

Sistem Pemilu
Sistem Pemilihan Duma merupakan sistem Pemilu yang benar-benar tidak demokratis. Perwakilan ditekankan untuk memastikan bahwa Duma yang simpatik dengan pemerintahan Tsar harus dipilih. Hanya ada enam (6) diluar dari 442 anggota Duma yang dipilih dari pusat klas-buruh. Meskipun dalam sebuah wilayah dimana ada campuran pemilih yang berasal dari latar belakang klas-sosial yang berbeda, hanya mereka yang membayar pajak untuk memilih dapat memiliki hak untuk memilih, dengan cara demikian mayoritas buruh tidak dapat memiliki hak memilih. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Polisi yang menyeleksi orang radikal. Didalam persoalan hak pilih dari klas buruh, adalah hanya mereka yang sudah bekerja selama enam bulan dalam pabrik tertentu dapat memiliki hak suara. Panitia Pemilihan Umum bisa menolak calon yang tidak mereka sukai.
Proses para pemilih di dalam klas buruh melibatkan pemilihan wakil dari pertemuan berdasarkan pabrik (curias) yang kemudian memberikan suaranya bagi orang yang punya hak suara, mereka yang kemudian membentuk electoral college yang memilih anggota Duma. Proses ini penuh dengan manipulasi. Pemilihan dilakukan selama sehari atau dua hari. Calon dapat didiskualifikasi tanpa … Manager pabrik melaksanakan pemilihan di tempat kerja.
Dalam situasi demikian, kaum Bolshevik dipaksa utuk melakukan pertemuan rahasia. Pertemuan rahasia dilakukan di hutan untuk mendiskusikan calon mereka.
Dalam pertemua ini, Bolshevik menyusun sebauh sistematika kampanye dan menyusun semua tingkatan proses pemilihan. Mereka menolak calon non-party. “Calon non-partai merupakan orang yang tidak mempunyai keyakinan dan oleh karena itu akan mudah terombang-ambing dalam jalan yang salah,” demikian mereka menjelaskan. Kepentingan klas buruh dapat diwakilkan oleh anggota dari partai yang posisinya sudah dikenal dan yang akann mampu mengkontrol perwakilan anggota.
Kaum Menshevik berpendapat untuk menyatukan tiket yang diserahkan pada kaum Sosial-Demokrat. Mereka berpendapat bahwa calon yang diambil oleh kaum Sosial-Demokrat harus dipilih dengan dasar kemampuan personal mereka. Tetapi berbeda dengan Bolshevik, mereka berpedapat bahwa calon harus dipilih berdasarkan pada agenda (program) politik mereka; untuk menyatukan kedua pendapat tersebut terjadi perdebatan yang tajam yang pada akhirnya buruh dapat memilih perwakilannya yang mewakili pandangan politik mayoritas.
Siapapun yang terlibat dalam diskusi dengan Greens dan Demokrat mengenai pemilu mungkin akan mengetahu panndangan Menshevik. Menokohkan seseorang dengan high-profile dari calon anggota merupakan persoalan yanng penting bagi mereka dibandingkan dengan program yang dibawa dari calon tersebut.

Kampanye Pemilu dan Aksi Massa
Kaum Bolshevik memanfaatkan segala kesempatan dalam kampanye Pemilu untuk memobilisasi massa dan melibatkan massa dalam kampanye. Tema kampanye massa berdebat sekitar pertanyaan-pertanyaan yang sangat panas pada saat itu. Penguasa melakukan segala sesuatu untuk menghambat pemilu. Badayev menggambarkan hal itu sbb:
Suasana dimana Pemilu diadakan dan tergesa-gesa melakukan ‘diskualifikasi’ perwakilan dari setengah pabrik-pabrik dan perusahaan memunculkan …. St Petersburg. Pemerintah bertindak terlalu jauh. Para buruh menjawab dengan gerakan protes yang sangat kuat.
Pabrik Putilov merupakan pabrik yang pertamakali mogok. Pada hari Pemilu, 5 Oktober, daripada kembali ke pabrik setelah makan siang, para buruh lebih suka berkumpul di tempat mereka kerja dan meyatakan diri untuk mogok. Seluruh buruh pabrik keluar –hampir 14.000 buruh. Jam 3 pagi beribu buruh meninggalkan pabrik dan berjalan kearah pinti gerbang Narvsky menyanyikan lagu-lagu revolusi, tetapi mereka dibubarkan oleh polisi. Pemogokan menyebar luas ke galangan kapal Nevsky, dimana 6500 buruh mengorganisir pertemuan dan demonstrasi politik. Mereka bergabung dengan buruh dari Pale dan Maxwell will, buruh Aexeyev, dsb-nya. Hari berikutnya buruh Erikson, Lessner, Heisler, Vulcan, Duflon, Phoenix, Cheshire, Lebedev, dan pabrik lain bergabung.
Pemogokan segera menyebar luas ke seluruh St Petersburg. Pemogokan tidak hanya terjadi di pabrik-pabrik dimana perwakilan anggotanya dibatalkan, tetapi pebrik-pebrik lain juga terlibat. Pertemuan-pertemuan dan demonstrasi-demonstrasi diorganisir. Beberapa pabrik mengkaitkan protest mereka dengan hambatan pembentukan serikat buruh yang dengan itu menolak penghapusan hak-hak buruh untuk ikut Pemilu. Seluruh isu pemogokan merupakan isu politik; tidak ada satupun isu ekonomis. Dalam sepuluh hari lebih dari 70.000 buruh terlibat dalam pemogokan. Para buruh dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan hak suara mereka dan bahwa mereka sadar apa artinya Pemilu bagi mereka dan kerja-kerja semacam apa yang harus dilakukan wakil-wakil mereka di Duma nantinya.
Gerakan pemogokan terus berlanjut sampai pemerintah dapat dipaksa (diyakinkan) bahwa buruh tidak dapat dipisahkan dari hak untuk terlibat dalam Pemilu dan pemerintah dipaksa untuk mengumumkan bahwa Pemilihan Umum yang baru akan dilaksanakan tanpa kecurangan. Beberapa pabrik dan perusahaan yang sebelumnya belum terlibat dalam pemilihan anggota dimasukan dalam daftar wilayah pemilihan. Selanjutnya, pemilihan anggota harus dibatalkan dan pemilihan baru diadakan setelah ada penambahan delegasi yang dipilih. Ini merupakan kemenangan terbesar bagi klas buruh dan terutama kaum proletaroiat di St Petersburg, yang telah menunjukan kesadaran revolusioner sedemikian besar.
Pada pertemuan di Curia Bolshevik memberikan daftar instruksi pada wakil mereka yang terpilih apa yang harus didiskusikan dan disuarakan. Instruksi membicarakan cara untuk melibatkan pemilih untuk mendiskusikan aturan perwakilan terpilih dan memberikan mereka mandat untuk kerja-kerja mereka. Instruksi Bolshevik menyerukan anggotanya untuk memanfaatkan Duma supaya mengkampanyekan tuntutan buruh dan bukan bertindak sebagai legislatif. Mereka mengikat perwakilannya pada kerangka kerja Bolshevik.
Persoalan itulah yang merubah Menshevik dan Bolshevik merupakan satu-satunya partai politik yang menunjukan wakil buruh (daerah pemilihan). Proses klarifikasi tersebut diikuti dengan kemenangan Bolshevik yang merupakan kemenangan penting Bolshevik dalam memenangkan mayoritas suara buruh satu tahun kemudian ketika secara resmi Bolshevik dan Menshevik pecah menjadi dua partai yang terpisah.
Permulaan kampanye pemilu Bolshevik diidentikan dengan publikasi dari penerbitan legal pertama Bolshevik, Pravda, terbitan dengan empat halaman yang terbit setiap hari. Pravda menjadi alat prinsip untuk mempublikasikan kampanye dan mempopulerkan kerangka kerja pemilihan umum dari partai.
Peredaran terbitan meningkat sekitar 40.000 perhari hanya di St Petersburg. Pravda menjadi alat penting dimana buruh bisa mendapat innformasi mengenai aktifitas wakil-wakil mereka. Pravda menjadi media utama bagi buruh untuk mengetahui pidato-pidato wakil mereka.
Hanya sejumlah kecil media borjuis yang meliput aktifitas Boshevik. Bolshevik menyadari ini dan Lenin memonitor perkembangan Pravda dari dekat seolah-olah ia melakukann sendiri kampanye Pemilu.
Enam diluar 442 anggota yang dipilih dalam Duma IV adalah anggota Bolshevik. Hasil akhir dari pemilihan partai-partai di Duma adalah: 65 rights, 120 nasionalis dan hak moderate, 98 kaum Oktobris, 48 progresif, 59 Kadet (Demokrat Konstitusional), 21 kelompok nasional, 10 Trudoviks (kaum intelektual, seperti Sosialis Revolusioner), 14 Sosial demokrat dan 7 Independen. Fraksi sosial demokrat kemudian dibagi lagi menjadi 6 Bolshevik, 7 Menshevik dan 1 wakil non-partai.

Perpecahan dalam Fraksi RSDLP
Menshevik dan Bolshevik terlibat dalam konflik sejak saat-saat sidang parlemen. Perdebatan terjadi pada persoalan mengenai hak dari anggota Polish. Sikap politiknya ditentang oleh RSDLP tetapi ia menyesuaiakan dirinya dengan Menshevik. Tekanan meningkat dalam fraksi dan menajam saat Bolshevik menarik dari keanggotaan majalah Menshevik, Luch. Menshevik memanfaatkan jumlah anggotanya dalam fraksi untuk memblokade juru bicara Bolshevik di Duma dan didalam komite, dan hal itu memaksa Bolshevik untuk lepas/pecah dari fraksi.
Jumlah anggota Menshevik dalam fraksi Sosial-Demokrat tidak memberikan reaksi dukungan mereka di negara. Pemilu yang memberi kesempatan kepada suatu partai untuk melakukan kecurangan memberikan makna bahwa anggota Menshevik hanya mewakili 246.000 orang, sementara Bolshevik mewakili 1 Juta.
Setelah terjadi perpecahan perdebatan mulai meluas diantara buruh. Bolshevik melakukan kampanye melawan Menshevik. Bolshevik menetapan batas-batasan, melakukan perdebatan dengan Menshevik dipabrik-pabrik dan menulis artikel di Pravda. Badayev memperkirakan bahwa mereka memenangkan dukungan sekitar 75% sampai 90% diantara buruh. Bolshevik memenangkan mayoritas kursi sejumlah 14 diantara 18 kursi dalam union boards.
Resolusi dukungan ke Bolshevik mengalir dari seluruh pelosok negeri. Bolshevik merupakan pilihan pasti dari buruh.

Aksi Massa dan Kerja Parlemen
Kemenangan Bolshevik merupakan hasil dari usaha-usaha mereka yang konsisten untuk menghubungkan kerja mereka di Duma dengan aksi massa untuk mendukung perjuangan klas pekerja. Bedayev menulis: “Tidak ada satu pabrikpun atau tempat-tempat kerja, bahkan yang lebih kecil, dimana Aku tidak dapat dihubungkan dengan beberapa cara atau yang lainnya.”
Kekebalan relatif yang dimiliki oleh anggota parlemen dari tindakan polisi memberikan kesempatan kepada perwakilan pekerja untuk menjalankan aktifitas yang relatif terbuka. Mereka mengunjungi pabrik dan menerima delegasi dari pekerja. Mereka mengunjungi area klas-pekerja, berbicara dengan buruh, mengumpulkan informasi, dan menjalankan tugas internal partai.
Mulai hari pertama Duma dibuka, Bolshevik menggunakan setiap kesempatan untuk memobilisasi massa. Dalam seminggu 60.000 pekerja, seperempat populasi pekerja di St Petersburg melakukan mogok melawan perlakuan sembrono dari palayar yang dituduh bersekongkol melakukan persiapan pemberontakan. Seperempat juta klas buruh bergabung dalam protes di seluruh Rusia.
Badayev menggambarkan persitiwa demi peristiwa dimana buruh melakukan pemogokan dan malakukan protest jalanan untuk memenangkan tuntutan mereka. Isunya bermacam-macam dan beraneka ragam. Ledakan didalam pabrik mesiu, usaha-usaha untuk memotong jam kerja, larangan bekerja dari pabrik-pabrik yang tidak produktif, bahkan perlakuan yang tidak adil dari atasan mereka merupakan alasan yang cukup bagi buruh untuk melakukan aksi. Wakil Bolshevik di Duma secara aktif mengkampanyekan dukungan mereka pada pemogokan-pemogokan dan aksi protes. Mereka memanfaatkan kekebalan parlemen untuk melakukan investigasi pada persoalan-persoalan di pabrik. Mereka bernegosiasi dengan pemerintah atas nama buruh, selalu melaporkan kembali ke buruh hasil dari diskusi mereka. Mereka mengorganisasikan dana pemogokan dan mengkoleksi diseluruh negeri.
Pravda merupakan alat central dari kerja-kerja ini. Paper itu memuat artikel-artikel tentang perjuangan. Kedekatan hubungan dengan buruh menyebabkan Bolshevik memanfaatkan Duma dalam cara revolusioner.

Fraksi Duma dan Partai .
Melalui partisipasi aktif mereka dalam perjuangan kaum buruh anggota fraksi Bolshevik di Duma mendapatkan respon positif dari buruh. Mereka menduduki posisi yang tepat dalam kerja-kerja Semi Legal partai. Tanggungjawab utama mereka bukan kerja-kerja Legislatif tetapi menjalankan sejumlah aktifitas buruh yang merupakan aktifitas legal dari partai revolusioner yang berjalan dalam kondisi Ilegal. Mereka membantu menyusun kesalahan passports , menyusun konferensi, menggali dana dan menerbitkan majalah-majalah.
Badayef diberi tugas untuk menerbitkan koran. Keseluruhan perjuangan mereka ditulis di Pravda. Anggota editorial menjadi sentral aktifitas pergerakan. Perwakilan di Duma harus melakukan kunjungan kepada pemilih mereka, bukan hanya untuk berkonsultasi dengan buruh tetapi untuk memfasilitasi pertumbuhan partai dan cabang-cabangnya .Fraksi itu sendiri menjadi pusat penggorganisasian bagi Partai Bolshevik.
Dalam segala sesuatu mereka bertindak dibawah instruksi langsung dari pemimpin Partai. Ada beberapa pertemuan antara wakil Bolshevik dan Komite Pusat Partai. Badayef melukiskan hasil salah satu kunjungan tersebut sebgai berikut ;
Kami kembali dari Krawkow, persenjataan dengan instruksi praktek kongkrit. Kebijaksanaan umum tersebut dijalankan oleh 6 anggota Bolshevik yang merupakan gambaran jelas dan juga detail seperti kepada siapa mereka harus berbicara mengenai berbagai pertanyaan, materi harus disiapkan terlebih dahulu, tugas mendesak yang harus dilakukan diluar Duma. Yang akan datang seperti yang kami lakukan dari keseluruhan lingkungan yang komplex dan menjengkelkan, hal ini langsung merubah ide-ide para pemimpin anggota partai dan diatas semua itu Lenin merupakan figur yang sangat penting bagi kami .
Lenin mengirim pertanyaan-pertanyaan dengan detail kepada seluruh anggota Duma. Ia menulis beberapa pidato yang harus dibacakan di Duma. Sebagai anggota fraksi di parlemen ada tekanan tertentu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Parlemen. Lenin mendesak mereka untuk mengambil posisi yang lebih keras pada beberapa persoalan, khususnya menyangkut perang yang pecah pada tahun 1914.
Fraksi Bolshevik merupakan satu contoh yang penting dari fraksi Parlemen Revolusioner. Beberapa tahun kemudian ditemukan bahwa pemimpin anggota Bolshevik ternyata seorang agen polisi. Disiplin didalam fraksi merupakan hal yang sangat bagus ketika Roman Malinovsky, seorang agen polisi, menjadi salah satu juru bicara terbaik dari Bolshevik di Duma. Ketika Perang Dunia antara imperialis pecah pada tahun 1914 Bolshevik merupakan satu dari beberapa Partai Sosial Demokrat yang menentang perang itu. Anggota Bolshevik di Duma menolak mendukung kepemerintah terhadap persoalan perang, mengutuk perang imperialis dan melakukan walk-out dari Parlemen. Mereka kemudian ditahan setelah mekakukan Konferensi yang menjelaskan sikap mereka. Mereka dihukum dengan kerja keras di Siberia. Penangkapan tersebut memprovokasi munculnya demonstrasi, dan memberikan kesempatan Bolshevik untuk menjelaskan kepada Massa tentang ketidaksetujuan mereka tentang perang.
Oposisi terbuka mereka terhadap persoalan perang membuat Rejim Tsar mempunyai alasan untuk mengawasi ketat Bolshevik. Dengan anggota fraksi Parlemen yang di penjara dan koran partai yang diambil alih oleh Rejim Tsar Bolshevik tidak dapat mengkampanyekan gerakan anti perang dalam skala luas. Dibawah serangan propaganda patriotik yang terus menerus dari Rejim Tsar dan borjuis Liberal menyebabkan mood massa berubah dari menolak perang menjadi mendukung perang.
Bagaimanapun juga, kerugian yang diakibatkan oleh pecahnya perang mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan sosial pada tahun 1916, akhirnya meletus pemberontakan pada Februari 1917 yang menyapu bersih monarkhi dan parlemen –diganti dual power yang ditunjuk sendiri oleh Pemerintahan Sementara yang didominasi oleh partai Kadet Borjuis-Liberal disatu sisi, dan disisi lain musuh mereka yaitu Soviet of Worker’s and Soldiers Deputies, yang awalnya didominasi oleh kaum Demokrat Borjuis-kecil — Menshevik dan partai SR.
Sehubungan dengan masa pergolakan pada tahun 1917 pengaruh Bolshevik secara perlahan dikalahkan oleh kaum demokrat borjuis kecil dalam barisan kaum buruh, kemudian diantara tentara petani. Mereka menang secara mayoritas di St Petersburg dan Soviet Moscow setelah mereka memimpin perlawanan massa melawan usaha kudeta dari Jendral Kurnilov yang dilakukan pada september 1917, dan atas dasar tersebut mayoritas mendukung mereka memimpin insureksi pada 7 November 1917 (dalam kalender Tsar tanggal 25 Oktober) mengalihkan All Power to Soviet pada Konggres II Seluruh Rusia.
Keterlibatan Bolshevik dalam pemilu pada periode 1912-1914 merupakan aspek yang sangat penting dalam keberhasilan revolusi Oktober 1917. Keterlibatan mereka dalam kampanye pemilu, keterlibatan mereka dalam Duma dan dalam pidato-pidato politik mereka, yang dikombinasikan dengan kerja-kerja mereka dalam pabrik dan lingkungan sekitarnya memungkinkan mereka membangun basis dalam klas pekerja. Ketika pemimpin Bolshevik kembali setelah februari 1917, beberapa basis klas pekerja yang telah mereka bangun sebelum perang masih tetap eksis. Hal ini menyebabkan sepanjang tahun 1917 organisasi Bolshevik dari jumlah anggota inti revolusioner profesional yang relatif kecil, dengan 20.000 anggota, menjadi partai massa aksi revolusi, dengan 240.000 anggota pada saat Revolusi Oktober.

Pelajaran dari pengalaman Bolshevik
Pengalaman Bolshevik dalam Duma Tsar pada tahun 1912-1914 memberikan pelajaran-pelajaran berharga bagi gerakan sosialis saat ini. Bolsheviks memperlihatkan bahwa pemilihan parlemen dan parlemen dapat dijadikan ajang sebagai revolusi sosialis dengan kesempatan yang sangat penting untuk kerja-kerja politik legal; bahwa parlemen dapat dimanfaatkan oleh kaum revolusioner sebagai alat untuk mencapai dan mendekatkan dirinya dengan klas buruh; yaitu dapat dipakai untuk memerangi pengaruh liberalisme didalam klas pekerja (termasuk …); bahwa itu dapat dipakai untuk mengorganisir dan memobilisasi klas buruh dan melakukan alinasi untuk perjuangan revolusioner merebut kekuasaan politik. Pengalaman Bolshevik memperlihatkan bahwa revolusi dapat memanfaatkan parlemen sebagai kerangka kerja aktifitas revolusioner, tanpa melakukan korupsi dan mengambil tanggung jawab terhadap reaksi pemerintah dan kebijaksanaannya; bahwa kerja-kerja parlemen dapat memainkan peranan sentral didalam keseluruhan scope aktifitas partai. Lenin tidak melihat kerja-kerja pemilu didalam periode meningginya radikalisasi sebagai aktifitas pinggiran dan sambilan. Ini bukan merupakan tanggung jawab rutin tetapi tanggung jawab pusat partai, membutuhkan mobilisasi kekuasaan yang sangat besar, inspirasi politik, dan perhatian yang sangat besar dan detail.
Kampanye pemilihan Sosialis dapat digunakan untuk menggambarkan Massa didalam aktifitas extra parlemen. Seruan untuk melakukan boikot pemilihan parlemen, sebagai sebuah taktik yang sah, harus dipakai secara hati-hati . Seperti resolusi dalam Partai Komunis dan Parlemen yang diambil dalam konggres kedua dari Komunis Internasional yang kedua, yang diadakan pada tahun 1920, menjelaskan: ‘Boikot dalam pemilihan Parlemen, atau mengabaikan Parlemen adalah dimungkinkan, terutama ketika kondisi transisi dari perjuangan bersenjata segera dilakukan,” seperti ketika Massa sudah siap untuk mendukung insureksi bersenjata untuk menghancurkan sistim Parlemen.
Partisipasi yang dilakukan kaum revolusioner didalam Pemilihan Parlemen adalah dimungkinkan karena hal itu memberikan kerangka kerja perjuangan untuk menghancurkan ilusi parlemen secara lebih efektif daripada sekedar mencela Parlemen dari luar Parlemen.
Kaum Bolshevik memperlihatkan bahwa perwakilan Parlemen, dalam rangka menjaga garis prinsip mereka dan untuk mengefektifkan, harus disubordinasikan kedalam partai sebagai kesatuan. Perwakilan parlemen Sosial-Demokratik Eropa Barat sudah mengambil prinsip mereka mengenai kerja-kerja palemen. Mereka mendukung perang Imperialis, berlawanan dengan resolusi sebelumnya yang diambil dalam kongres partai mereka. Mereka menyesuaikan diri dengan kapitalisme. Mereka mulai melihat parlemen sebagai alat untuk memenangkan reformasi legislatif didalam ‘kepentingan kelas buruh‘ dan menguntungkan karir Parlementer mereka sendiri .
Tentu saja, hal ini merupakan hasil dari berkembangnya kapitalisme di Eropa Barat yang relatip damai dan: ‘ledakan’ panjang dari 1893 – 1913 . Kampanye parlemen tidak dapat lagi dilihat sebagai bagian dari perjuangan Massa melawan kapitalisme. Kampanye Pemilu harus dilihat sebagai alat memenangkan reformasi gradual didalam kerangka kerja sistim kapitalis.
Semantara disisi lain sikap Bolshevik terhadap parlemen berdasarkan premis bahwa Parlemen Bourjuis dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat dipakai sebagai arena perjuangan reformasi, atau untuk meningkatkan jumlah klas buruh. Arti penting dari memenangkan reformasi adalah memobilisasi Massa klas buruh — seperti pemogokan kemudian rally jalanan, pengambil alihan pabrik dan sebagainya. Kerja Parlementer hanya dapat dibantu dengan strategi aksi Massa ini .
Bolshevik masih berkeyakinan terhadap pelajaran yang digambarkan oleh Marx dan Engel dari pengalaman revolusi abad 19, menolak Parlemen, sebagai bentuk negara; mereka memahami bahwa hanya bentuk negara yang berdasarkan organ sentralis demokratis dari kekuasaan Buruh seperti pengalaman Comune Paris pada tahun 1871 atau Soviet pada tahun 1905, yang dapat memenuhi kebutuhan dari klas buruh. Mereka menolak kemungkinan memenangkan perjuangan lewat parlemen; dan mereka memahami hanya satu kemungkinan untuk berbicara mengenai pemanfaatan intitusi negara kapitalis dengan persoalan penghancuran Parlemen.
Dalam resolusi, mereka menyatakan dengan jelas bahwa metode utama dari perjuangan klas buruh melawan aturan kapitalis adalah dengan menggunakan metode aksi Massa; meskipun penting, taktik parlemen merupakan pelengkap dan subordinat. Mereka menjalankan kampanye pemilu yang bukan merupakan tugas utama untuk memporoleh suara tetapi membangun –melalui propaganda, agitasi dan organisasi– aksi anti kapitalis yang melibatkan bukan hanya calon dan pemimpin partai tetapi juga Massa klas buruh. Yaitu, mereka memanfaatkan kampanye pemilu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sistim Parlemen selama ini –untuk menarik Massa kedalam aktifitas politik bukan melarang mereka terlibat didalamnya .
Inilah pelajaran positif pengalaman Bolshevik dalam memanfaatkan Parlemen untuk revolusi, dan pelajaran yang mereka peroleh dari opurtunis Parlemen dari kaum reformis Sosial-Demokrat Eropa Barat, tesis yang disusun ini diambil dalam Konggres II Komunis Internasional pada tahun 1920 dalam The Communist Parties and Parliamentarism.
Dalam pampletnya tentang taktik Marxist – “Left-Wing” Communism: An Infantile Disorder ( yang ditulis dan disebarkan untuk delegasi pada masa konggres Komintern II), Lenin menjelaskan bahwa didalam negara kapitalis maju, seperti Australia “massa buruh yang terbelakang dan –bahkan dalam tingkat yang lebih besar– sebagian kecil petani lebih banyak dipengaruhi oleh demokrasi Bourjuis dan prasangka Parlemen dibandingkan dengan mereka yang ada di Rusia; oleh karena itu, hanya melalui dari dalam semacam institusi Parlemen Bourjuis kaum Komunis dapat ( dan harus ) wage along dan perjuangan yang konsisten , tak gentar oleh kesukaran, untuk mengekspose, menghilangkan dan mengatasi prasangka ini”.
Hal ini masih merupakan tugas utama untuk mengkomfrontir kaum Sosialis Revelusioner di Australia pada saat ini. Belajar dari pengalaman aktifitas parlemen dari kaum Bolshevik dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi kita dalam membimbing kita melakukan tanggung jawab tersebut .

Jumat, 04 Februari 2011

Pendidikan dan Kuasa Modal

 

Oleh : Zulkhair Burhan
Revolusi dagang akan runtuh bila kita tidak membeli apa yang mereka jual: ide-ide mereka, versi sejarah mereka, senjata-senjata mereka, dan gagasan mereka. Ingatlah: kita memiliki banyak, mereka sedikit. Mereka membutuhkan lebih banyak dari kita ketimbang yang kita butuhkan dari mereka.(Arundhati Roy, Pengarang Novel The God of Small Thing).
Anda pernah mendengar salah satu negara kecil di Kepulauan Karibia yang terkenal dengan cerutu nomor wahid di dunia? Negara ini juga telah membesarkan pejuang-pejuang revolusioner sekaliber Che Guevara dan Fidel Castro. Negara yang kemudian menjadi rujukan negara-negara di Amerika Latin dalam menjalankan kebijakan ekonom politik yang memilih berseberangan dengan ideologi mainstream yang dinakhodai oleh Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan multinasional.
Meski telah diembargo demikian lama oleh Amerika Serikat, namun Kuba mampu menjalanan pembangunannya tanpa mengacu pada resep yang ditawarkan oleh negara-negara maju melalui lembaga-lembaga multilateral semisal IMF, Bank Dunia dan WTO. Salah satu indikator keberhasilan ini dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah untuk menggratiskan sektor pendidikan dan kesehatan bagi rakyat. Keberhasilan ini kemudian mendorong penemuan-penemuan mutakhir di bidang bio teknologi dan bahkan negara ini berada sejajar dengan negara-negara maju dalam bidang medis sesuai dengan pernyataan Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta (Kompas, 8 November 2002).
Pendidikan Sebagai Prioritas
Mengapa pendidikan harus menjadi prioritas utama? Dalam salah satu acara di salah satu stasiun televisi swasta, DR. Imam B. Prasodjo, seorang Guru Besar Sosiologi UI, mengatakan bahwa minimal ada tiga alasan mengapa pendidikan harus menjadi perhatian pokok negara yang ingin maju; Pertama: pendidikan adalah media untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Kedua: dengan pendidikan yang berkualitas maka akan mendorong peserta didik menemukan penemuan-penemuan baru melalui riset dan berbagai metode yang lain dan pada gilirannya akan memajukan potensi tenaga-tenaga produktif di sebuah negara. Ketiga: pendidikan juga menjadi media efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebenaran, namun hal ini akan sulit dilakukan ketika pilar-pilar pendidikan (pemerintah, pengajar dan pihak-pihak yang berwenang dalam masalah pendidikan) secara internal justru menjalankan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang akan diberikan (KKN, tidak dialogis, tidak demokratis, dan sebagainya).
Lalu bagaimana wajah pendidikan di negara kita? Meski pertanyaan ini telah sering menjadi bahasan dan tema berbagai diskusi atau seminar yang dilakukan oleh berbagai kalangan, namun tetap perlu menjadi perhatian kita bersama. Hal ini penting mengingat pembahasan mengenai pendidikan sering kita lepaskan dengan logika kuasa modal (baca:neoliberalisme) yang telah menjadi inheren dalam kebijakan ekonomi politik yang diterapkan di republik ini. Dengan mengetahui relasi tersebut, maka kita akan terhindar dari pemahaman yang distortif dalam melihat fenomena pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, masih banyak diantara kita yang menganggap bahwa kebijakan BHMN-isasi (baca:swastanisasi kampus) yang diperkuat melalui BHP (Badan Hukum Pendidikan) merupakan kebijakan otonom kampus sebagai solusi atas persoalan yang ada semisal persoalan keuangan. Atau ada pula yang menganggap bahwa kebijakan ini justru merupakan realisasi perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan dalam arti kata bahwa kebijakan ini murni produk negara. Pandangan-pandangan tersebut tentu sangat menyesatkan karena telah melupakan akar permasalahan yaitu relasi negara dengan kuasa modal.
Pendidikan dan Kuasa Modal
Sesuai dengan amanat konstitusi kita bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak bagi setiap rakyat Indonesia tanpa terkecuali sebagai jalan untuk mencerdaskan bangsa ini. Dengan demikian, pendidikan seharusnya menjadi “barang” yang mudah diakses bagi siapa saja tanpa memepertimbangkan kelas sosial tertentu.
Logika diatas jelas kontradiktif dengan doktrin neoliberalisme yang saat ini menjadi rujukan utama kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Doktrin neoliberalisme mengisyaratkan bahwa berbagai hal yang sebelumnya menjadi tanggungjawab sosial atau menjadi tanggungjawab negara dialihkan menjadi tanggungjawab individu. Sehingga kemiskinan dan kebodohan (baca:tidak mampu mengakses pendidikan yang layak) yang dialami mayoritas rakyat Indonesia dinisbahkan sebagai kesalahan individual rakyat Indonesia yang menurut McLelland tidak memiliki “N’Ach” atau Need for Achievement yaitu keinginan untuk berprestasi. Dengan pandangan ini kita akan terjebak pada proses blaming the victim (menyalahkan korban) yang oleh Kang Jalal dalam bukunya Rekayasa Sosial diketegorikan sebagai salah satu bentuk kesalahan berpikir.
Dalam logika ekonomi neoliberal diterangkan bahwa semua sektor kehidupan termasuk pendidikan harus diarahkan pada kompetisi yang sebebas-bebasnya (laissez faire). Ini berarti bahwa sektor pendidikan yang sebelumnya mendapat perhatian penuh oleh negara melalui jaminan subsidi, kemudian harus dicabut sepenuhnya. Bagi pemerintahan pro neoliberal, subsidi merupakan bentuk intervensi yang memboroskan anggaran dan mendistorsi pasar, hingga harus dihapus. Dengan demikian sektor pendidikan dituntut untuk memenuhi pembiayaan pendidikan dengan usaha sendiri. Kondisi inilah yang membuka peluang besar terjadinya komersialisasi dan swastanisasi pendidikan. Dan sasaran empuknya tentu rakyat miskin yang semakin tidak mampu mengakses pendidikan yang layak dan bermutu.
Dalam suatu diskusi informal, seorang mahasiswa baru dengan lugunya bertanya kepada saya, “Apa Presiden SBY tidak pernah membaca buku Orang Miskin Dilarang Sekolah hingga ia tega mencabut subsidi pendidikan? Jawaban dari pertanyaan ini tidak cukup dengan menyederhanakannya bahwa ini hanya persoalan watak birokrasi kita yang sarat KKN, bad governance dan sebagainya. Namun lebih dari itu mesti kita lihat bahwa kebijaan seperti pencabutan subsidi sosial yang berujuang pada liberalisasi berbagai sektor semisal pendidikan adalah konsekuensi keikutsertaan negara dalam pelaksanaan paketan kebijakan neoliberal yang dipaksakan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam GATS (General Agreement on Trade in Services), yang merupakan salah satu persetujuan di WTO, tingkatan pendidikan yang akan diliberalisasi terdiri dari Primary Education Services; Higher Education Services; Adult Education; Other Educations Services (Darmaningtyas:2005). Negara kita yang merupakan anggota WTO tentu akan serta merta menjalankan kebijakan liberalisasi di sektor pendidikan sesuai yang tercantum dalam perjanjian diatas.
Kenali Musuhmu

Saya selalu tertarik dengan slogan There Are Many Alternatives (selalu ada banyak alternatif ). Slogan ini selalu mengingatkan saya dengan negara-negara di Amerika Latin yang berpuluh-puluh tahun berjibaku dengan kebijakan neoliberal dan diperparah dengan pemerintahan diktator yang merupakan perpanjangan tangan imperium negara-negara maju. Resep neoliberal semisal pencabutan subsidi sosial (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) justru membuat mereka semakin miskin dan jauh dari sejahtera. Namun beberapa dekade terakhir, beberapa negara di kawasan ini telah mampu memberikan alternatif kepada negara-negara Dunia Ketiga yang sama-sama terjajah oleh kekuasaan modal. Dan ini tentu tdiak hadir begitu saja namun melalui perjuangan yang panjang.
Kita tidak bisa hanya menunggu political will dari pemerintah namun saatnya terlibat serta untuk merubah kondisi yang tidak adil ini. Mulailah dengan mengenali siapa saja yang berada dalam imperium modal global dan tentu siapa saja kaki tangannya di republik ini. Lalu simak dengan seksama bagaimana mereka bekerja agar kita tidak mudah tertipu karena mereka sangat lihai. Dan tugas ini mesti kita lakukan secara bersama karena kekuatan mereka justru berada pada ketidakmampuan kita untuk bersatu.
*) Penulis adalah Alumni Hubungan Internasional FISIP Unhas Angkatan 2000

Sumber : http://berdikarionline.com/

MASIH ADAKAH GERAKAN MORAL DI MAHASISWA ?

Oleh Darkasyi *)
“Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun kejalan.
Demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negri tercinta”. Mungkin
hanya segelintir mahasiswa yang pernah mendengar cuplikan lagu
Totalitas Perjuangan mahasiswa ini. Karena mahasiswa kita saat ini
hanya dapat menerima lagu-lagu komersil ditelinganya seperti lagu-lagu
dari group band Radja, peter pan, ada band atau Irwansyah dengan
Pecinta wanita nya dan lagu-lagu lainnya yang lagi ngetren saat ini.
Namun hal ini tidak mengherankan karena begitu besarnya tingkat apatis
mahasiswa terhadap fenomena yang sedang berlangsung disekitarnya.
Bahkan banyak dari mahasiswa kita yang tidak pernah tau dan tidak mau
tau tetang sejarah pergerakan mahasiswa di Aceh.
Mahasiswa kita saat ini sering sekali hanya bisa menonton saja
berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Terlalu sering kita
mengabaikan salah satu nilai tridarma perguruan tinggi yaitu
pengabdian kepada masyarakat. Terkadang banyak dari kita yang mengagap
KKN atau kuliah kerja nyata yang biasanya sering dilakukan dalam
bentuk gotong – royong didaerah pemukiman masyarakat sudah cukup
mengisi nilai tri darma perguruan tinggi. Padahal mahasiswa sebagai
intelektual muda mempunyai kewajiban untuk sama – sama menciptakan
kesajahtraan hidup bagi masyarakat.
Masalah lain yang prinsipil pada mahasiswa kita yaitu demokratisasi
kampus yang masih jauh dari harapan sebagai salah satu bagian dari
civitas akademika, peran serta mahasiswa cenderung di kesampingkan.
Mahasiswa masih di jadikan Objek kebijakan dari sebuah system
pendidikan tinggi. Mahasiswa tidak pernah terlibat sebagai subjek.
Kondisi ini mengakibatkan mahasiswa juga harus terus berjuang di
kampus. Perjuangannya adalah bagaimana agar mahasiswa dapat menjadi
dari sebuah system perguruan tinggi. Status sebagai mahasiswa ( bukan
siswa ) hanya menjadi Lips Service dan tidak menyetuh pada hal yang
subtantif. Mahasiswa ternyata masih diperlukan bak siswa SMU.
Ada sesuatu yang harus disadari bahwa mahasiswa akan selalu menjadi
elemen yang unik dalam masyarakat, karena walaupun jumlah tidak begitu
banyak namun sejarah telah menunjukan bahwa dinamika bangsa kita tidak
terlepas dari peran mahasiswa itu sendiri. Walaupun zaman terus
bergerak dan berubah, tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa itu
sendiri yaitu, semangat, Idealisme dan impian. Semangat yang berkobar
masih tetap terpatri dalam diri mahasiswa, Semangat yang mendasari
perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang
dianggap tidak adil, mimpi-mimpi besar akan besar akan bansanya dan
hati nurani nya masih selalu menyurukan Idealisme, Mahasiswa harus
tahu mereka harus berbuat sesuatu.
Namun dibalik itu semua sat ini mahasiswa tidak lagi memiliki satu
Visi dan Misi. Mereka lebih mendewa-dewakan dan mengusung Ideologi dan
faham mereka masing – masing. Hal ini terjadi karena tidak adanya Isu
– Isu populer yang dapat menyatukan mahasiswa yang berbeda Faham atau
Ideologi. Gerakan mahasiswa bukan lagi sebagai Iron Stock tetapi lebih
kepada Agent stock. Karena mereka telah dijadikan alat untuk
pencapaian kepentingan seseorang.
Kita mengetahi bahwa dua bentuk gerakan mahasiswa yaitu gerakan moral
dan politik. Gerakan moral adalah gerakan yang berlandaskan kebenaran
Universal. menentang ketidakadilan, kesewenangan, pelanggaran
HAM,kekuasaan yang korup, dan hal lain yang bersifat umum.Dan yang
dimakasud dengan gerakan politik adalah gerakan yang menginginkan
terwujudnya nilai-nilai keadilan,kesejahteraan, kebenaran,kemanusian,
dan profsionalitas terhadap seluruh pengolola Negara.
Selain dari gerakan yang ada diatas kita coba merumuskan bentuk
gerakan yang lain. Merumuskan Gerakan yang membumi sehingga manfaatnya
bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Penulis manamai
gerakan Intelektual yaitu gerakan yang berbasiskan berbagai ilmu
pengetahuan yang ditekuni oleh mahasiwa dikampus. Tujuannya adalah
memberikan pencerahan kepada masyarakat terhadap berbagai aspek
kehidupan. Bentuk gerakan ini sejalan dengan salah satu bentuk tri
darma perguruan tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat.
Adalah ironi jika hasil penelitian mahasiswa dan dosen hanya ditumpuk
di pustaka – pustaka universitas tanpa pernah dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat. Suatu hal yang mubazir rasanya apbila ilmu yang
didapatkan tidak pernah diaplikasikan dalam kehidupan sosial
masyarakat. Maka wajar jika timbul tanggapan negatif dari masyarakat
terhadap kurangnya peran kampus terutama dosen dan mahasiswa dalam
peningkatan kualitas hidup mereka. Seperti pengalaman yang penulis
lalui ketika berdiskusi dengan warga yang berdomisili disekitar kampus
Universitas Malikussaleh. Mereka mengatakan bahwa belum nampak
kontribusi dari kampus Universitas Malikussaleh terhadap kehidupan
mereka selain gaya hidup dan berbusana mahasiswa yang tidak
mencerminkan syariat islam yang telah diterapkan di aceh dan yang
telah ditanamkan oleh indatu kita.
Penulis sangat mengharapkan untuk kedepan kawan – kawan mahasiswa
lebih mengenal arti pergerakan mahasiswa dan mau mengimplementasikan
dalam dunia kampus dan benar – benar memamfaatkan kekritisannya untuk
kesejahtaran rakyat. Jangan pernah membiarkan rakyat selalu terombang
– ambing oleh keserakahan penguasa. Karena mahasiswa merupakan harapan
rakyat, jangan seperti menara gading ditengah masyarakat.
*) Penulis adalah aktivis SMUR Aceh.

Propaganda Hitam

Setiap hari masyarakat menerima informasi dari berbagai saluran media, baik itu milik swasta maupun pemerintah. Informasi yang diterima kadang-kadang tidak diperiksa lagi sehingga langsung diserap sebagai bagian dari kebenaran. Masyarakat kadang-kadang tidak memiliki waktu untuk mencerna kebenaran informasi tersebut sehingga apa yang telah beredar dalam media massa diterima sebagai satu kebenaran. Namun demikian kalau dilihat secara seksama, mereka yang melepas informasi itu memiliki sejumlah tujuan dan motivasi yang belum diketahui penerima informasi. Jika masyarakat tidak mengetahui fakta sebenarnya tentang informasi itu maka sulit sekali akan mendapatkan gambaran yang utuh.

Propaganda (dari bahasa Latin modern: propagare yang berarti mengembangkan atau memekarkan) adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara obyektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, namun seringkali menyesatkan dimana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu, atau lebih menghasilkan reaksi emosional daripada reaksi rasional. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran untuk kepentingan tertentu.

Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda. Sebagai komunikasi satu ke banyak orang (one-to-many), propaganda memisahkan komunikator dari komunikannya. Namun menurut Ellul, komunikator dalam propaganda sebenarnya merupakan wakil dari organisasi yang berusaha melakukan pengontrolan terhadap masyarakat komunikannya.

Komunis memberikan pengertian lain tentang propaganda ini. Dalam koleksi tulisan Lenin yang terbit tahun 1929 berjudul Agitation und Propaganda. Dalam buku yang ditujukan untuk basis argumentasi dan praktek komunis atas hal itu, Lenin membedakan antara (1) propaganda yang didefinisikan sebagai argumentasi akal pikiran dari filsafat, sejarah dan ilmu pengetahuan untuk mempengaruhi orang terdidik dan yang cukup cerdas dan (2) agitasi yang diartikan penggunaan slogan- slogan emosional, setengah kebenaran, ungkapan-ungkapan untuk mempengaruhi orang yang tidak terdidik, setengah terdidik dan kurang cerdas.

tulisan ini hanya mengilustrasikan terhadap penggunaan propaganda yang baik, sehingga anda-anda tidak lahir menjadi propagandis hitam.

Posisi mahasiswa dalam ekonomi politik sosial

Oleh Refki Ahmad Bentara*)

Hasil-hasil pembangunan ekonomi hingga kini belum merupakan sesuatu
yang dapat memupuk kepercayaan diri-sendiri kita, dan menambah
kesanggupan kita untuk membangun secara bersemangat. Seolah-olah
rencana-rencana pembangunan dari pemerintah tidak merupakan suatu
barang yang hidup untuk masyarakat kita secara kebulatan, meskipun
pentingnya hal itu diterima juga oleh daerah-daerah yang bersangkutan
langsung. Kesan umum ialah bahwa, pembangunan ekonomi itu tinggal
sebagai rencana-rencana pemerintah saja, dimana setiap kebijakan yang
diambil berusaha sendiri-sendiri dan bukannya sebagai kebijakan
pelaksanaan sebagian dari suatu rencana pembangunan umum yang
integral.
Begitu pun dengan partai-partai politik. Partai-partai politik umumnya
menyokong pembangunan ekonomi sebagai suatu semboyan umum. Akan tetapi
kita melihat juga bahwa masalah pembangunan ekonomi tidak memegang
peranan dalam pikiran kaum politikus partai sekarang. Oleh sebab itu
kerap timbul kesan bahwa pembangunan ekonomi kita ini seolah-olah
setengah-setengah saja dikerjakan, seperti tak bias berangkat dan
macet. Padahal, pembangunan ekonomi itu seharusnya merupakan
penjelmaan suatu pergerakan rakyat yang dibimbing secara sadar oleh
pemerintah.
Pemberdayaan masyarakat atau social empowerment memiliki implikasi
politis, terutama dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Sebab,
partisipasi aktif masyarakat akan mendeterminasi tingkat signifikansi
gerakan otonomi daerah. Sesungguhnya, konsep dan gerakan pemberdayaan
masyarakat memusatkan perhatian pada realitas bahwa manusia ataupun
masyarakat (rakyat) dapat mengalami berbagai hambatan dan kendala
cultural serta structural dalam proses sekaligus gerak aktualisasi
eksistensinya sehingga sulit membangkitkan dirinya. Apabila jika
manusia atau masyarakat tersebut hidup ditengah ingar-bingar nya
kantong-kantong alienasi dan disparitas social dan akut.
Supaya mampu menghadapi tantangan-tantangan ini, akan diperlukan juga
kemampuan untuk mengadakan pembaruan-pembaruan, innovative capability
yang lebih besar. Universitas-universitas kitalah yang seharusnya
menjadi wadah bagi innovative capability masyarakat kita.
Universitas-universitas kita dewasa ini nampaknya belum merupakan
wadah semacam itu, biarpun ada cukup tanda-tanda yang menunjukkan
bahwa potensinya ada. Persoalannya, kita harus berani mengutamakan
tujuan itu dalam skala prioritas kita, dan kita harus berani membuang
gejala-gejala konformisme dan formalisme yang masih banyak terdapat di
universitas-universitas karena hubungan feodal antara guru dan
mahasiswa.
*) Penulis adalah aktivis mahasiswa di Aceh Utara.
http://chipput.wordpress.com/2010/04/13/posisi-mahasiswa-dalam-ekonomi-politik-sosial/